Anggota Fraksi Pks Sebut Langkah Kementan Andalkan Impor Daging Bertentangan Dengan Astacita

• 

• Berita

• Politik

Kamis, 13 Februari 2025 - 07:47 WIB

Jakarta, detikai.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mengatakan bahwa kebijakan Badan Pangan Nasional alias Bapanas dan Kementerian Pertanian, nan kembali mengandalkan impor daging kerbau dan sapi, bertentangan dengan Astacita Ketahanan Pangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketahanan pangan nan sejati hanya bisa dicapai jika kita berdikari dalam produksi," kata Johan dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Februari 2025.

Ditekankannya, Astacita Ketahanan Pangan menuntut keberpihakan pada petani dan peternak lokal, bukan terus berjuntai pada impor sebagai solusi instan. Bapanas dan Kementan kudu berkomitmen memperkuat peternakan nasional, agar Indonesia tidak terus menjadi pasar bagi daging impor.

Dia juga meminta Bapanas sebagai pengendali kebijakan pangan nasional, untuk mengambil langkah lebih serius dalam memastikan produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan nasional, tanpa terus mengandalkan impor.

"Jika kita betul-betul mau mewujudkan Astacita Ketahanan Pangan, maka Kementan dan Bapanas kudu konsentrasi pada penguatan sektor peternakan, dari hulu hingga hilir," kata Johan.

"Peternak kudu diberikan akses pakan murah, teknologi peternakan modern, serta agunan nilai jual nan menguntungkan. Jika ini tidak dilakukan, maka impor bakal terus menjadi solusi jangka pendek tanpa ada penyelesaian struktural," ujarnya menambahkan.

Selain itu, politikus PKS ini juga menyoroti akibat negatif impor daging bagi peternak kecil, nan semakin kehilangan daya saing akibat nilai daging impor nan lebih murah. Sehingga peternak kesulitan untuk menjual hasil ternaknya.

Kemudian minimnya support prasarana peternakan menyebabkan biaya produksi peternak lebih tinggi dibandingkan nilai daging impor. Sehingga, peternak mini semakin tersingkir dari pasar lantaran industri lebih memilih daging impor nan lebih murah dan mempunyai rantai pengedaran lebih efisien.

"Bapanas kudu memastikan bahwa kebijakan impor dilakukan dengan kuota ketat dan tidak merusak pasar domestik. Sementara itu, Kementan kudu mempercepat langkah nyata dalam meningkatkan populasi dan produktivitas ternak lokal," imbuhnya.