Anggota Dpr Tanya Soal Ormas Ganggu Pabrik Byd, Menperin Jawab Begini

Sedang Trending 5 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kardaya Warnika menanyakan premanisme nan dilakukan oknum organisasi masyarakat (ormas) di Subang, Jawa Barat kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita.

Oknum ormas nan mengganggu pembangunan pabrik mobil BYD di Subang telah menjadi sorotan publik. Menurutnya, belum banyak tindakan nyata dari pemerintah nan disiarkan melalui media, padahal perihal itu krusial untuk memberi pengaruh takut kepada preman.

"Kasus di Subang itu sangat besar dampaknya, terutama dari sisi penanammodal nan bakal masuk. Berita mengenai Subang ini mengenai premanisme sangat gencar, tapi buletin dari pemerintah tetap sebatas akan, akan, akan. akan. Menurut saya ini menindak preman-preman itu kudu disiarkan," ujar Kardaya dalam rapat kerja dengan Menperin di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menjawab itu, Agus bakal berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menjelaskan ke publik demi menjaga kondusivitas suasana investasi di Tanah Air.

"Tadi persoalan upaya nan dilakukan pemerintah bahwa pemerintah datang ini belum mendapat penjelasan proporsional kepada publik. Nanti saya coba sampaikan ke Kapolri untuk mereka bisa disampaikan ke publik agar signal pemerintah tetap menjaga kondusivitas dari suasana investasi bisa sampai," tutur Agus.

Dalam mengatasi pungli dan premanisme, Agus menekankan pentingnya kepastian dalam penegakan hukum. Ia setuju bahwa pemerintah kudu melakukan beragam intervensi, dibantu Kepolisian dalam memberantas premanisme.

"Pungli, premanisme, ini memang penegakan norma menjadi sangat penting. Saya setuju pemerintah itu kudu bukan hanya terlihat, kudu datang dengan melakukan alias beragam intervensi," sebut Agus.

"Dan saya percaya bahwa pihak kepolisian sudah melakukan perihal tersebut lantaran pungli dan premanisme di akomodasi produksi kita ini sedang menjadi sorotan banyak pihak, termasuk komisi VII," tutupnya.

(ily/ara)

Selengkapnya