Anak Nakal Dibina Di Barak Militer, Muhaimin Iskandar: Nggak Perlu Sampai Segitu

detikai.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan pembinaan anak nakal di barak militer pendapat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bukan solusi. Sehingga dia menilai tak perlu melakukan kebijakan tersebut. 

"Ya, itu saya tidak tahu (alasannya), lantaran saya juga gak mengerti kenapa idenya," ujar Muhaimin usai mengisi aktivitas di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Kamis (8/5/2025) petang.

"Nggak perlu sampai segitu," tegas Muhaimin.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi perihal siswa nan bermasalah dididik oleh TNI perlu ditinjau ulang.

"Sebetulnya itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan civic education (pendidikan kewarganegaraan). Mungkin perlu ditinjau kembali rencana itu, maksudnya apa," ucap Atnike.

Menurut dia, membujuk siswa untuk mengunjungi lembaga alias lembaga tertentu dalam rangka mengajarkan langkah kerja, tugas, dan kegunaan lembaga maupun lembaga tersebut sejatinya tidak menjadi masalah.

"Sebagai pendidikan pekerjaan untuk anak-anak siswa mengetahui apa tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM, itu boleh saja," katanya.

Namun, andaikan siswa diminta mengikuti pendidikan tertentu, termasuk nan berasosiasi dengan kemiliteran, kebijakan tersebut menjadi tidak tepat dan keliru. Apalagi, kata Atnike, pendidikan itu dilakukan sebagai sebuah corak hukuman.

"Oh, iya, dong (keliru). Itu proses di luar norma jika tidak berasas norma pidana bagi anak di bawah umur," tandas Ketua Komnas HAM.

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer nan menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia menilai, perlu pertimbangan mendalam karena menurutnya mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.

"Tidak semua problem kudu diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," ujar Bonnie dalam keterangannya, Rabu 30 April 2025.

Bonnie menilai, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan langkah dididik secara militer.

"Penguatan karakter bukan selalu berfaedah mendidik siswa bermasalah dengan langkah militeristik. Penanganan siswa bermasalah kudu dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah," jelasnya.