Aksi Teror Kkb Terus Berulang, Pemerintah Diminta Prioritaskan Perlindungan Ham Di Papua

• 

• Berita

• Politik

Rabu, 16 April 2025 - 10:47 WIB

Jakarta, detikai.com - Aksi teror Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua nan terus berulang jadi sorotan luas. DPR minta Pemerintah dan abdi negara penegak norma bisa segera menyelesaikan bentrok kemanusiaan di Tanah Papua sehingga kewenangan asasi manusia (HAM) penduduk Papua bisa terpenuhi.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menyoroti kejahatan nan terus dilakukan berulang oleh KKB Papua. Menurut dia, tindakan KKB tak boleh dibiarkan.

“Kejahatan nan dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus menerus terjadi. Negara kudu menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan tenteram nan menjadi kewenangan mereka,” kata Andreas, dalam keterangannya, Kamis, 16 April 2025.

Andreas prihatin dengan tindakan biadab KKB baru-baru ini nan menewaskan 11 pendulang emas di Yahukimo, Papua Pegunungan. Kebiadaban KKB tak berselang lama usai KKB menembak 6 pembimbing dan tenaga kesehatan hingga tewas.

Menurut dia, kejadian teror di Yahukimo kudu jadi sirine bagi pemerintah untuk segera datang dalam melindungi HAM di tanah Papua. 

"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita berbareng bahwa perlindungan HAM kudu menjadi prioritas utama," jelasnya.

Aksi biadab KKB jadi sorotan dengan 11 penduang emas dibunuh dan 2 lainnya disandera. Insiden itu terjadi di area pendulangan Lokasi 22 dan Muara Kum Kabupaten Yahukimo pada 6-7 April 2025.

Diduga kuat pelaku nan melakukan teror adalah KKB nan menamakan dirinya sebagai Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama.

"Para korban dalam peristiwa ini adalah masyarakat sipil nan tengah berjuang mencari penghidupan. Mereka bukan bagian dari golongan bersenjata, melainkan penduduk biasa nan berambisi bakal masa depan nan lebih baik," sebut Andreas. 

Lebih lanjut, Andre bilang kekerasan nan merenggut nyawa penduduk sipil di Papua sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan nan dijunjung tinggi dalam konstitusi negara Indonesia.

Maka itu, politikus PDIP itu minta agar abdi negara keamanan dan pemerintah bisa segera mengakhiri kekerasan di Bumi Cenderawasih.

"Kekerasan terhadap penduduk sipil, terlebih di wilayah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap penduduk tanpa kecuali, termasuk di wilayah nan penuh tantangan seperti Papua," tuturnya.

Andreas menyampaikan, negara tak hanya dituntut untuk datang secara reaktif dalam penanganan pasca-kejadian. Namun, juga mesti secara proaktif membangun sistem perlindungan, dan pendekatan sosial. 
Selain itu, dia menyebut perlu penguatan kehadiran negara dengan pembangunan nan setara dan bermartabat.

"Termasuk perlindungan nan sama untuk masyarakat di Papua, baik pendatang maupun orang original Papua," ujar politikus PDIP itu.