7 Pernyataan Presiden Prabowo Saat Hadiri Peringatan Hari Buruh May Day Di Monas

detikai.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menepati janjinya dengan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei alias May Day di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada hari ini, Kamis (1/5/2025).

Kedatangan Prabowo disambut antusias oleh ribuan pekerja nan datang di Monas. Berdasarkan pantauan detikai.com, Prabowo tiba di Monas pada pukul 10.00 WIB. Mengawali pidatonya, Prabowo merasa tersanjung bisa datang di tengah lautan pekerja nan memadati area Monas.

"Terima kasih atas kehormatan nan diberikan kepada saya. Saya diundang datang bersamamu, ini adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih, terima kasih," ujar Presiden Prabowo Subianto, Kamis (1/5/2025).

Dalam menyampaikan kata sambutan, Prabowo turut mengikuti protokol tak tertulis dengan menyapa tokoh-tokoh nan hadir. Mulanya, dia menyebut ada sekitar 100 konfederasi serikat pekerja nan datang saat momen Hari Buruh tersebut.

"Yang datang di sini ada 100 konfederasi nan hadir. Boleh saya baca seratus-seratusnya? Enggak usah? Nanti ada nan tersinggung, enggak? Bener ya? Jangan marah sama saya ya?" ungkapnya.

Prabowo lampau memberikan bingkisan kepada para pekerja saat Hari Buruh Internasional alias May Day 2025. Dia menegaskan bakal segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

"Saya mau memberi bingkisan kepada kaum pekerja pada hari ini, saya bakal membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Presiden Prabowo.

Dia mengatakan majelis tersebut bakal diisi semua ketua serikat pekerja di Indonesia. Tugas mereka yakni, mempelajari keadaan para pekerja dan memberi nasihat kepada Presiden mengenai undang-undang (UU) nan merugikan buruh.

Menurut Prabowo, dirinya bakal meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk menindaki praktik outsourcing. Di sisi lain, RI 1 juga tidak mau kehilangan investasi nan bakal berakibat terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berikut sederet pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei alias May Day di Monas, Kamis (1/5/2025) dihimpun Tim News detikai.com:

Momen tak biasa terjadi saat pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Hari Buruh Internasional, Kamis (01/05/2025). Prabowo meminta izin kepada pekerja untuk minum kopi.

Presiden Prabowo Subianto menepati agenda untuk datang di tengah golongan pekerja dalam seremoni Hari Buruh Internasional (May Day) di area Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada Kamis, 1 Mei 2025.

Prabowo merasa tersanjung bisa datang di tengah lautan pekerja nan memadati area Monas.

"Terima kasih atas kehormatan nan diberikan kepada saya. Saya diundang datang bersamamu, ini adalah kehormatan besar bagi saya. Terima kasih, terima kasih," ungkapnya, Kamis (1/5/2025).

Dalam menyampaikan kata sambutan, Prabowo turut mengikuti protokol tak tertulis dengan menyapa tokoh-tokoh nan hadir. Mulanya, dia menyebut ada sekitar 100 konfederasi serikat pekerja nan datang saat momen Hari Buruh tersebut.

"Yang datang di sini ada 100 konfederasi nan hadir. Boleh saya baca seratus-seratusnya? Enggak usah? Nanti ada nan tersinggung, enggak? Bener ya? Jangan marah sama saya ya?" ungkapnya.

Kemudian, dia turut membacakan satu per satu tamu dan jajarannya nan hadir. Mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, hingga Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Saat membacakan nama Seskab Teddy, Prabowo disambut tepuk tangan riuh dari para buruh.

"Kok lebih banyak sautannya daripada untuk saya? nan Presiden saya nih," singgungnya sedikit bercanda.

Suasana hangat mewarnai pidato Presiden Prabowo Subianto di Peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day nan diselenggarakan di area Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Saat membuka pidato, Prabowo melemparkan candaan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto.

Presiden menyinggung nama Kapolri dan Panglima TNI nan keduanya mempunyai nama depan dan belakang Prabowo Subianto. Mulanya, Prabowo menyapa seluruh tamu nan hadir.

"Yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sekeranjang gitu. Kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto," kata Prabowo.

Prabowo kemudian berkelakar nama Kapolri dan Panglima TNI nan mempunyai nama belakangnya.

"Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto, Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat enggak diganti-ganti ini Kapolri dan Panglima," banyolan Prabowo disambut tawa para tamu termasuk Kapolri dan Panglima TNI.

Lalu, Prabowo memberikan bingkisan kepada para pekerja saat Hari Buruh Internasional alias May Day tahun 2025. Prabowo menegaskan bakal segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

"Saya mau memberi bingkisan kepada kaum pekerja pada hari ini, saya bakal membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Prabowo.

Dia mengatakan majelis tersebut bakal diisi semua ketua serikat pekerja di Indonesia. Tugas mereka yakni, mempelajari keadaan para pekerja dan memberi nasihat kepada Presiden mengenai undang-undang (UU) nan merugikan buruh.

"Mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan pekerja dan memberi nasihat kepada presiden mana UU nan enggak beres dan enggak melindungi beres, mana izin nan enggak bener dan segera bakal kita perbaiki," ucap Prabowo.

Selain itu, Prabowo berjanji segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini untuk melindungi para pekerja alias pekerja Indonesia nan terkena PHK.

"Kita bakal segera membentuk Satgas PHK, kita tidak bakal membiarkan rakyat kita, kita tidak bakal biarkan pekerja-pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita negara bakal turun tangan," tutur Prabowo.

Selain itu, di hadapan ribuan buruh, Prabowo berjanji bakal menghapus sistem outsourcing. Prabowo mengatakan dirinya bakal meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional untuk membikin kajian untuk menghapus sistem outsourcing. Dewan tersebut bakal diisi oleh semua ketua serikat pekerja di Indonesia.

Di sisi lain, RI 1 juga tidak mau kehilangan investasi nan bakal berakibat terhadap tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Saya bakal meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional mempelajari gimana caranya kita jika bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya, kita mau menghapus outsourcing," kata Prabowo.

"Tapi saudara-saudara, kita juga kudu realistis. Kita juga kudu menjaga para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita kudu bekerjasama dengan mereka," dia menekankan.

Untuk itu, Prabowo berencana mempertemukan 150 perwakilan serikat pekerja dengan 150 pemimpin perusahaan, agar bisa menemui titik tengah atas persoalan ketenagakerjaan saat ini.

"Atas usul ketua saudara, dalam waktu dekat saya bakal mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 ketua pekerja bakal saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia," ungkap dia.

Dalam perihal ini, Prabowo turut memperingatkan para pemberi kerja untuk lebih memperhatikan hak-hak buruh. Sehingga pekerja bisa ikut tertular oleh kesejahteraan perusahaan.

"Kita bakal duduk bersama. Saya bakal mengatakan kepada para pengusaha, saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa membujuk pekerja-pekerja hidup dengan baik," pinta Prabowo.

Di sisi lain, dia menyebut negara tidak tinggal tak bersuara begitu saja terhadap nasib buruh. Prabowo menyatakan pemerintah telah berjuang memberi pelayanan kesehatan dan subsidi untuk seluruh rakyat.

Lalu, Presiden Prabowo Subianto bakal mendukung aktivis pekerja wanita nan gugur saat masa Orde Baru, Marsinah mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Marsinah dikenal sebagai pekerja nan aktif untuk memperjuangkan nasib rekan-rekannya.

Prabowo menyampaikan usulan Marsinah diangkat menjadi pahlawan nasional datang dari ketua serikat buruh. Mereka mempertanyakan kenapa tak ada kaum pekerja nan menjadi pahlawan nasional.

"Saya juga, atas usul dari pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat buruh, mereka sampaikan ke saya, 'Pak kenapa sih pahlawan nasional enggak ada dari kaum buruh?'," kata Prabowo.

Lalu, Prabowo meminta saran kepada ketua serikat pekerja dan tokoh masyarakat siapa sosok nan cocok diangkat menjadi pahlawan nasional untuk mewakili kaum buruh. Setelah bermusyawarah, ketua pekerja pun mengusulkan nama Marsinah menjadi pahlawan nasional.

"Saya tanya, kalian ada saran enggak coba kalian berembug usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, 'Pak, gimana jika Marsinah pak?' Marsinah jadi pahlawan nasional ," ujar dia.

Prabowo pun siap mendukung Marsinah menjadi pahlawan nasional. Namun, kata dia, semua ketua pekerja juga menyepakati usulan tersebut.

"Asal seluruh ketua pekerja mewakili kaum buruh, saya bakal mendukung Marsinah bakal menjadi pahlawan nasional," tutur Prabowo.

Melansir dari beberapa sumber, Marsinah merupakan aktivis dan pembela kewenangan pekerja kelahiran 10 April 1969 di Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur. Dia merupakan anak dari pasangan Astin dan Sumini.

Marsinah juga diketahui mempunyai kakak wanita berjulukan Marsini dan adik wanita berjulukan Wijati. Ketika masa Orde Baru, Marsinah melalui kisah hidup nan berhujung dengan tragis.

Awalnya, Marsinah nan hanya lulusan SLTA memutuskan untuk merantau di tahun 1989 ke Surabaya. Dia juga mempunyai kemauan mengenyam pendidikan perkuliahan tetapi kudu pupus lantaran kondisi ekonomi nan tidak memungkinkan.

Berada di Surabaya, Marsinah tinggal di rumah Marsini nan telah berfamili dan bekerja di pabrik plastik SKW di Kawasan Industri Rungkut. Namun, gajinya di pabrik tersebut jauh dari cukup sehingga tetap mencari tambahan penghasilan dengan berdagang nasi bungkus.

Selain itu, Marsinah juga pernah bekerja di sebuah perusahaan pengemasan peralatan sebelum akhirnya pindah ke pabrik arloji PT Catur Putra Surya (PT CPS) di Desa Siring, Kecamatan Porong, Sidoarjo pada 1990.

Ketika bekerja di PT CPS, Marsinah dikenal sebagai pekerja nan aktif untuk memperjuangkan nasib rekan-rekan sesamanya. Dia juga berasosiasi menjadi aktivis dalam organisasi pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) unit kerja PT CPS.

Kemudian pada 1993, pemerintah mengeluarkan petunjuk Gubernur KDH TK I Jawa Timur dalam surat info No. 50/Th. 1992 nan berisi imbauan kepada pengusaha Jawa Timur untuk meningkatkan penghasilan pokok tenaga kerja sebesar 20 persen.

Namun kala itu, imbauannya tidak segera dipenuhi oleh para pengusaha termasuk PT CPS tempat Marsinah bekerja. Alhasil memicu tindakan unjuk rasa dari para pekerja nan menuntut kenaikan upah.

Pada 2 Mei 1993, Marsinah terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa nan digelar di Tanggulangin, Sidoarjo. Sehari kemudian para pekerja mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan tindakan mogok.

Namun, Komando Rayon Militer (Koramil) setempat langsung turun tangan untuk mencegah tindakan para pekerja PT CPS tersebut. Adapun pada 8 Mei 1993 para pekerja mogok total dan mengusulkan 12 tuntutan kepada PT CPS.

Marsinah menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan pekerja nan melakukan perundingan dengan pihak perusahaan dan tetap terlibat hingga 5 Mei 1993. Pada siang harinya, sebanyak 13 pekerja dianggap menghasut rekan-rekannya untuk berunjuk rasa.

Mereka digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo dan dipaksa mengundurkan diri pada PT CPS lantaran dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah tenaga kerja lain bekerja.

Marsinah nan mendengar kondisi tersebut dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya. Kemudian pada malam harinya sekitar pukul 10 dia dikabarkan menghilang.

Marsinah dikabarkan menghilang sejak 5 Mei 1993 waktu malam hingga akhirnya ditemukan tewas mengenaskan di Nganjuk pada 9 Mei 1993. Berdasarkan hasil autopsi, Marsinah diketahui meninggal bumi pada 8 Mei 1993.

Kemudian dari hasil autopsinya penyebab kematiannya dikarenakan penganiayaan berat dan diketahui juga telah diperkosa. Kematian Marsinah memicu reaksi keras masyarakat dan menuntut pemerintah mengusut tuntas serta mengadili para pelaku pembunuhan.

Namun, upaya dalam menemukan pelaku sampai saat ini tetap belum ditemukan dan jadi misteri. Sosoknya sekarang tetap dikenang sebagai pahlawan pekerja dan sempat dianugerahi penghargaan Yap Thiam Hien dan kisah hidupnya terus diceritakan terutama pada hari buruh.

Kisah hidup Marsinah juga diangkat ke dalam beragam karya sastra hingga seni pementasan. Keberanian nan dimiliki Marsinah menjadi inspirasi terutama dalam bumi pekerja sampai saat ini.

Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan komitmennya memberantas korupsi di Indonesia. Prabowo menegaskan dirinya mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan di DPR RI.

"Dalam rangka juga pemebrantasan korupsi, saya mendukung UU Perampasan Aset, saya mendukung," ucap dia.

Dia mengatakan koruptor kudu mengembalikan aset-aset nan telah dicurinya. Prabowo pun membujuk para pekerja nan datang untuk terus melawan para koruptor.

"Enak aja udah maling enggak mau kembalikan aset. gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?" tuturnya.

Prabowo menyampaikan dirinya bakal berupaya menghilangkan korupsi dari Indonesia, meskipun perihal ini disadarinya bukan pekerjaan mudah. Dia meminta pejabat negara untuk berakhir mencuri duit rakyat.

"Kalian kalian nan di dalam lembaga-lembafa pemerintah kalian digaji oleh rakyat saya katakan hentikan korupsimu! Hentikan, hentikan kalian mencuri duit rakyat hentikan! Dan saya minta dihentikan secepet secepetnya!" tegas Prabowo.

Dia juga meminta support dan support para pekerja untuk menyelematkan kekayaan negara. Prabowo memastikan bakal menegakkan norma nan tegas kepada siapapun nan mencuri kekayaan negara.

"Saya acapkali mengatakan saya bakal tegakkan norma mereka nan melanggar hukum, mereka nan mencuri kekayaan negara bakal saya tindak. Karena itu tanggungjawab saya, itu sumpah saya kepada rakyat Indonesia di hadapan Tuhan Maha Besar Allah SWT," terang Prabowo.

Kemudian, Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk melakukan kajian terhadap pengenaan pajak penghasilan ([PPh](6010536 "")) bagi wajib pajak berpenghasilan tinggi.

Janji itu disampaikan guna menjawab permintaan golongan buruh, dalam aktivitas peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Pada kesempatan itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal lantas membisikkan kepada Prabowo, banyak pekerja nan sekarang keberatan atas potongan PPh.

Lantaran, kaum pekerja dianggap hanya mendapat insentif hingga pesangon dan duit pensiun kecil, tetapi juga dihadapi kenaikan pajak progresif. Mendengar masukan itu, Prabowo berjanji untuk mengkaji ulang skema penerapan pajak.

"Saya bakal kembali pelajari masalah pajak. Pajak nan besar untuk orang nan penghasilannya besar. Lo (buruh) orang gajinya enggak besar, jadi ngapain dipajak. Itu kelak tugasnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional," kata Prabowo.

Beberapa waktu lalu, Prabowo juga telah menekankan setiap kebijakan pemerintah kudu selalu berpihak kepada rakyat banyak dan kepentingan nasional. Termasuk kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) jadi 12 persen pada 2025, nan hanya untuk barang-barang mewah.

"Pemerintah memutuskan bahwa kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap peralatan dan jasa mewah. Yaitu, peralatan dan jasa tertentu nan selama ini sudah terkena PPN peralatan mewah, nan dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada, masyarakat mampu," ujarnya beberapa waktu lalu.

Prabowo lantas mencontohkan beberapa peralatan mewah nan nantinya bakal terkena pungutan PPN 12 persen. Dalam perihal ini, RI 1 menyebut beberapa peralatan super mewah nan hanya bisa dimiliki oleh golongan super kaya, semisal jet pribadi hingga kapal pesiar.

"Contoh, pesawat jet pribadi, itu tergolong peralatan mewah nan dimanfaatkan oleh masyarakat papan atas. Kemudian kapal pesiar, yacht, kemudian rumah nan sangat mewah nan nilainya di atas golongan menengah," paparnya.

Di sisi lain, dia menyebut produk peralatan dan jasa untuk kepentingan umum tetap tetap terkena PPN 11 persen. nan bertindak mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dimana PPN 11 persen bertindak per 1 April 2022.

"Artinya, untuk peralatan dan jasa nan selain barang-barang mewah, tidak ada kenaikan PPN, ialah tetap sebesar nan bertindak sekarang sejak tahun 2022," imbuh Prabowo.

"Untuk peralatan dan jasa nan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, nan selama ini diberi akomodasi pembebasan alias dikenakan tarif PPN 0 persen, tetap tetap berlaku," dia menegaskan.