2 Wilayah Di Ri Ini Kurang Dapat Akses Layanan Ke Bank

Jakarta -

Untuk melanggengkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) buat mendorong akses masyarakat kepada jasa finansial formal, pemerintah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) nan dikepalai Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Harian DNKI, Airlangga Hartato, membeberkan bahwa saat ini tercatat ada sebanyak 89% masyarakat Indonesia nan sudah mempunyai akomodasi perbankan. Namun, dia bilang, di wilayah Maluku Utara dan Halmahera tetap butuh didorong ke akses jasa finansial formal.

"Terkait dengan inklusi keuangan, dimana jumlah orang Indonesia nan sudah mempunyai akomodasi perbankan sekitar 89%. Dari segi spasial beberapa wilayah juga sudah baik, selain misalnya di Maluku Utara, Halmahera. Oleh lantaran itu ke depan lebih didorong lagi nan mengenai dengan pembelajaran agar mereka bisa memanfaatkan rekening dan tahu akibat investasi. BUMN diminta untuk terus mendorong literasi keuangan, agar literasi finansial kita lebih tinggi capaiannya," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (22/3/2025).

Lebih lanjut, SNKI diharapkan dapat dimanfaatkan pada beragam sektor, termasuk di dalamnya pelayanan finansial sektor pemerintah seperti elektronifikasi support dan subsidi pemerintah.

Hal tersebut sejalan dengan golongan sasaran inklusi finansial nan salah satunya ialah masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, sasaran inklusi finansial juga termasuk pelaku UMKM, serta masyarakat lintas golongan nan terdiri dari golongan pelajar, mahasiswa, santri, pemuda, kemudian golongan pekerja migran, golongan penyandang masalah kesejahteraan sosial, mantan napi, anak terlantar, disabilitas, golongan masyarakat di wilayah 3T, serta golongan perempuan.

"Dengan sinergi dan kerjasama seluruh K/L personil DNKI, tingkat inklusi finansial pada tahun 2023 telah mencapai 88,7% untuk penggunaan akun dan 76,3% untuk kepemilikan akun. Dalam RPJMN, penggunaan akun ditargetkan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029," ungkap Airlangga.

Perkembangan kepemilikan akun, penggunaan akun, dan literasi finansial di Indonesia sejauh ini menunjukkan tren positif terutama sejak diluncurkannya SNKI pertama kali pada 2016. Sampai dengan 2023, masyarakat usia dewasa nan telah mempunyai akun finansial umum mencapai 76,3%. Sementara itu, persentase masyarakat usia dewasa nan telah menggunakan akun finansial umum mencapai 88,7%. Namun demikian, tingkat literasi finansial baru mencapai 65,4%, meskipun telah meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya nan mencapai 49,7%.

"Masih terdapat beberapa golongan sosial-ekonomi nan secara substansial belum menjangkau jasa finansial formal. Terdapat kesenjangan cukup signifikan antara tingkat inklusi finansial masyarakat perkotaan sebesar 91,5% dengan masyarakat pedesaan nan sebesar 84,8%. Namun demikian, tidak terdapat perbedaan nan signifikan jika berasas jenis kelamin dan demografi usia," jelas Airlangga.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan untuk mengintegrasikan info sosial dan ekonomi nasional dan menyinergikan info antar K/L, pemerintah juga telah mempunyai pedoman info terpadu berupa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) nan mengintegrasikan beragam sumber info sosial dan ekonomi untuk menciptakan info nan lebih jeli dan tepat sasaran.

Implementasi DTSEN dilakukan dengan menggabungkan tiga pangkalan info utama ialah DTKS, Regsosek, dan Data P3KE. Dalam penyelenggaraan DTSEN tersebut, telah dilakukan pendataan penerima faedah (beneficiary registry) nan diantaranya terdiri dari penerima PKH sebanyak 10 juta KPM, penerima support sembako sebanyak 18,8 juta KPM, penerima PIP sebanyak 21,5 juta siswa, penerima PBI JKN sebanyak 96,8 juta, penerima Kartu Prakerja sebanyak 16,4 juta, penerima subsidi listrik sebanyak 40,7 juta pelanggan, dan debitur KUR sebanyak 7,05 juta.

Single identifier info tersebut juga dapat digunakan dalam sistem pembayaran bagi penyaluran support sosial secara digital, monitoring lampau lintas devisa, dan peningkatan kepatuhan pajak.

"DTSEN selaras dengan total masyarakat Indonesia per 3 Februari 2025, sebanyak sekitar 93 juta family dan 285,5 juta penduduk," pungkas Airlangga.

(fdl/fdl)