Wamentan Pastikan Beras Impor Berkutu Tak Buat Konsumsi Masyarakat

Jakarta -

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengungkap ada beras stok impor nan berkutu. Hal itu ditemukan kala Komisi IV DPR RI saat ke Gudang Bulog di Yogyakarta beberapa waktu lalu.

Terkait perihal tersebut Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan, temuan beras impor berkutu itu tidak bakal diperjualbelikan sebagai konsumsi masyarakat. Ia juga mengatakan, beras nan berkutu tidak terlalu banyak.

"Memang ada. Nggak begitu banyak juga sih. Cuma nan jelas, sudah kita perintahkan, jikalau ada, untuk tidak diberikan kepada masyarakat, tidak dijual kepada masyarakat," kata Sudaryono di Gedung Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, beras berkutu dapat dialihkan untuk keperluan lainnya, seperti pakan ternak. "Kan bisa untuk peruntukan lain, apakah untuk ternak, apakah untuk pakan ternak, dan sebagainya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto mengaku menemukan stok beras berkutu saat melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Ia menyebut, beras itu merupakan stok impor nan dilakukan tahun lalu.

"Pada reses lalu, pada kunjungan kerja nan lalu, saya memimpin tim ke Jogja, dan kami meninjau Gudang Bulog. Di situ kami menemukan tetap banyak beras sisa impor nan lampau di dalam penyimpanan Bulog nan sudah banyak kutunya," kata Titiek Soeharto dalam rapat kerja dengan Kementerian Pertanian, Selasa (11/3/2025).

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap laporan dari Perum Bulog mengenai temuan beras impor berkutu. Berdasarkan laporan itu, Amran menyebut jumlahnya sebanyak 100 ribu sampai 300 ribu ton di seluruh Indonesia.

Amran bakal menghubungi Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya untuk menindaklanjuti masalah tersebut. "Bulog melaporkan memang ada 100 ribu sampai 300 ribu (ton) di seluruh Indonesia dari 2 juta (ton beras). Ini sudah masuk list, termasuk di Jogja. Kami bakal minta lagi untuk dipercepat di Jogja. Minta maaf Bu Ketua," kata Amran dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (11/3/2025).

(ara/ara)