Wamendagri Soal Usul Kepala Daerah Dipilih Dprd: Jangan Sederhanakan

Jakarta, detikai.com --

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto beranggapan wacana pemilihan kepala wilayah (pilkada) oleh DPRD belum tentu jadi jalan keluar bagi mahalnya biaya politik di Indonesia.

Ia menyebut jangan sampai wacana itu mencuat dengan dalih high cost politics alias mahalnya biaya politik di Indonesia.

"Jangan sampai kita sederhanakan bahwa ini politiknya mahal. Ya sudah kembali ke DPRD, kan tidak seperti itu," kata Bima di obrolan daring oleh Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Minggu (27/7).

Bima mengatakan mahalnya biaya politik di Indonesia mempunyai banyak dimensi. Salah satu nan dia singgung adalah kelemahan parpol dalam membangun kaderisasi.

Oleh karenanya, dia nan juga politikus PAN itu mengatakan nan dipikirkan ke depan adalah bersama-sama merancang sistem pemilu nan mengarah pada penguatan pelembagaan parpol.

Peningkatan biaya support ke parpol

Pada kesempatan itu, Bima menyambut baik wacana peningkatan biaya support politik terhadap parpol.

Bima menekankan bahwa pendanaan parpol sangatlah krusial terhadap pembangunan demokrasi.

"Tetapi tentu ini bukan narasi nan terkenal hari ini. Jadi publik mencernanya bisa sangat salah seolah-olah partai politik ditambah uangnya, seolah-olah konsentrasi partai menjadi lebih kaya, kan tidak seperti itu," ucap dia.

Wacana kepala wilayah dipilih kembali oleh DPRD mencuat kembali usai diusulkan oleh sejumlah elite politik, salah satunya PKB.

Dalam pidato saat Harlah PKB nan juga dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto pekan lalu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin mendorong pertimbangan sistem pilkada langsung.

Cak Imin menginginkan agar pemilihan kepala wilayah bisa ditunjuk pemerintah pusat alias dipilih DPRD.

Ia menyebut usulan itu juga telah disampaikan langsung ke Prabowo selaku presiden.

"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan pertimbangan total faedah dan madorot-nya," kata Cak Imin dalam pidatonya di aktivitas puncak Harlah ke-27 PKB di Jakarta, Rabu (23/7) malam lalu,

"Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air," imbuhnya.

(mnf/kid)

[Gambas:Video CNN]