ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan penyelenggaraan PSU sebagai corak komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap tahapan kerakyatan melangkah dengan baik, transparan, dan memenuhi asas keadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah nan bersangkutan.
"Seluruh pihak mengenai diminta agar memastikan tidak ada hambatan nan menghalang jalannya proses tersebut," ujar Ribka saat memimpin rapat kesiapan pilkada bagi wilayah nan melaksanakan PSU pilkada secara virtual, Kamis (3/4), sebagaimana dikutip dalam keterangannya nan diterima di Jakarta, Jumat (4/4/2025).
Rapat ini diikuti oleh Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Maluku Utara, serta perwakilan pemerintah wilayah (pemda), penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan nan terlibat dalam proses PSU.
Pertemuan ini bermaksud untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kesiapan dan persiapan nan telah dilakukan oleh wilayah peserta PSU nan bakal digelar pada 5 dan 9 April 2025.
Rapat ini juga menjadi forum koordinasi untuk memastikan seluruh proses melangkah sesuai dengan izin nan berlaku.
Ribka pun mengapresiasi seluruh pihak nan tetap menjalankan tugas negara, termasuk dalam mempersiapkan PSU, meskipun tetap berada dalam suasana Hari Raya Idul Fitri.
"Saya atas nama Bapak Menteri Dalam Negeri mengucapkan terima kasih nan sebesar-besarnya. Walaupun tetap dalam situasi Lebaran, kita tetap bisa melaksanakan tugas negara nan krusial dalam rangka penyelenggaraan PSU untuk lima kabupaten dan satu kota nan ada di Indonesia," kata dia, dilansir dari Antara.
Ribka meminta penyelenggaraan PSU kudu menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menjalankan proses pemilihan di masa mendatang lantaran perihal ini berangkaian dengan stabilitas kerakyatan dan pemerintahan di daerah, nan diharapkan semakin baik dan berkualitas.
"Penegasan dari kami adalah bahwa PSU kudu melangkah lancar, tanpa adanya temuan-temuan nan sebenarnya tidak terlalu penting. Sangat diharapkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi, lantaran masyarakat kudu segera dilayani oleh pemimpin nan dipilih," tegas Ribka.