Wakil Ketua Komisi Ii Dpr Soal Usulan Dana Parpol Ditambah: Agar Tak Lagi Rekrut Kader Instan

detikai.com, Jakarta Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menambah anggaran partai politik alias parpol dari APBN disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong.

"Usulan dari Wakil Ketua KPK itu sangat bagus, kenapa. Pertama kan begini ya, saat ini partai politik diberi oleh APBN itu persuara itu hanya seribu rupiah, menurut kami itu kan sangat kecil, kenapa sangat kecil," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/225).

Bahtra menilai, partai politik ini adalah perlu biaya cukup agar bisa melakukan aktivitas pengkaderan nan baik dan tidak mengambil kader instan.

"Supaya kedepannya partai politik itu tidak melakukan alias merekrut kader lagi nan sifatnya instan alias comotan," ujarnya.

Namun, Bahtra mengingatkan kenaikan dana parpol kudu diikuti kenaikan pertanggungjawaban finansial partai dalam menggunakan duit negara tersebut.

"Tapi nan paling krusial adalah pertanggungjawabannya. Itu kudu dikawal oleh publik. Atau misalnya jika perlu audit independen, dananya dipergunakan untuk apa saja," pungkasnya.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyatakan pihaknya saat ini sedang melakukan kajian potensi korupsi pada pembiayaan partai politik.

Dia mengaku, saat ini KPK memerlukan banyak berbincang dengan banyak pihak mengenai kajian tersebut, khususnya partai politik.

"Saat ini KPK tetap dalam tahap melakukan obrolan dengan para partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan info dan keterangan tentunya mengenai dengan permasalahan-permasalahan nan dihadapi, hambatan, dan juga tantangannya, tentu dalam konteks upaya pencegahan korupsi," kata Budi seperti dikutip Senin (19/5/2025).

Dia menambahkan, saat ini KPK berambisi setiap parpol bisa memberikan informasinya secara komplit sehingga diagnosa alias kajian nan dilakukan oleh KPK juga dapat menangkap persoalan secara utuh.

"Sehingga temuan dan juga rekomendasi KPK juga bisa lebih terukur nan nantinya tentu untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan pada sistem politik dalam konteks pencegahan korupsi," minta Budi.

Budi pun merinci, lingkup obrolan nan sedang dilakukan KPK saat ini ialah penyebab utama tingginya beban partai politik untuk biaya kontestasi. 

Kemudian, strategi apa nan dapat dilakukan partai untuk menekan biaya politik untuk mencegah pemenuhan biaya politik tinggi dengan langkah ilegal. 

"Selanjutnya, KPK juga berupaya mendiskusikan gimana mencegah pejabat publik terpilih melakukan upaya pengembalian modal politik dengan langkah ilegal, dan tentu obrolan juga dilakukan mengenai dengan mitigasi adanya tumbukan kepentingan pejabat terpilih terhadap dermawan sebagai upaya balas budi dalam pembiayaan politik," dia menandasi.