ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin kembali mengusulkan sumber baru pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) dengan duit koruptor.
"Saya kira presiden dengan kekuasaannya disebut jadi Robin Hood bagi masyarakat kecil," kata Sultan dalam keterangan tertulis diterima, Jumat, (17/1/2025).
Sultan meyakini, usul pendanaan MBG dengan duit koruptor bisa menjadi salah satu opsi. Sebab problem MBG saat ini adalah terbatasnya sumber dana.
"Kami bakal memberikan masukan ke pemerintah agar biaya para koruptor alias pengemplang duit negara nan selama ini banyak disimpan di luar negeri, agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini," jelas Sultan.
Menurut Sultan, usul nan disampaikannya hanya berupa buahpikiran agar banyak pihak terpantik menyukseskan program unggulan pemerintah tersebut. Termasuk buahpikiran sebelumnya, pendanaan MBG dengan sumber amal dari masyarakat.
"Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain nan beriktikad alias berkeinginan untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program MBG ini," Sultan menandasi.
Diketahui, dalam pernyataan sebelummya Sultan mengusulkan amal dari masyarakat bisa digunakan membiayai program tersebut. Menurut dia, biaya amal bisa menjadi stimulus agar publik terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya amal kita nan luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Dia menuturkan, seharusnya MBG tidak hanya dibiayai pemerintah secara sendiri alias mandiri, melainkan dibutuhkan support semua pihak. Termasuk publik dan negara sahabat lainnya.
"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program jagoan nan namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga jika negara-negara luar juga mau berkontribusi," ungkap Sultan.
PKS: Biaya MBG Maksimalkan APBN, Bukan Zakat
Sementara Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai MBG semestinya dengan pembiayaan APBN, bukan zakat.
“Kita dukung suksesnya program MBG, melalui maksimalisasi peruntukan APBN, tapi bukan melalui zakat,” kata HNW saat dikonfirmasi, Jumat (17/1/2025).
HNW menilai, amal kudu digunakan sesuai hukumnnya ialah membantu fakir miskin. “Zakat dimaksimalkan untuk membantu fakir dan miskin di luar program MBG,” kata dia.
Sebelumnya, HNW menilai, untuk membikin program MBG sukses tak perlu melanggar patokan agama.
"Sebagai corak support agar program makan bergizi itu sukses gitu ya, tetapi agar sukses ya tidak perlu melanggar patokan agama," kata HNW.
Dia menyebut, pendanaan program MBG sudah diatur menggunakan APBN. Sehingga, pemerintah hanya perlu mengoptimalkan anggaran nan sudah disediakan.
"Makan bergizi cuma-cuma itu adalah program dari pemerintah nan basisnya adalah APBN dan karenanya sudah sangat sewajarnya dibiayai oleh APBN jangan sampai kelak malah APBN nan diperuntukkan malah tidak terkawal dengan baik lantaran dipakainya sumber biaya dari nan lain ialah zakat," ujar dia.
"Karenanya kita membantu dengan mengingatkan agar APBN-nya betul-betul APBN nan disediakan sekitar 71 triliun itu, tahap pertama itu betul-betul terlaksana dengan amanah terlaksana," sambungnya.
Kata Prabowo
Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada pihak unik nan mengurusi zakat dan infak.
"Yang ngurus amal saya kira ada pengurusnya," kata Prabowo.
Namun, dia tak membahas lebih lanjut soal usulan tersebut. Kepala Negara itu hanya memastikan seluruh anak-anak mendapat alokasi MBG.
"Tapi nan jelas dari pemerintah, pemerintah pusat kita siap semua anak-anak indonesia bakal kita beri makan tahun 2025 ini," ungkapnya.
Sebagai informasi, pemerintah menggelontorkan biaya sekitar Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis untuk 2025 ini. Targetnya, biaya itu busa memasok MBG bagi 17,5 juta orang hingga Desember 2025 mendatang.
Angka itu tidak dicapai sekaligus. Namun, prosesnya dilakukan secara bertahap. Peningkatan penerima program MBG disebut bakal bertambah pada April, Juni, hingga Agustus 2025 nanti. Pada akhirnya bisa mencapai sasaran di penghujung tahun.