Usul Jawa Barat Dipecah 5 Provinsi: Sunda Galuh Hingga Sunda Priangan

Jakarta, detikai.com --

Usulan pemekaran wilayah Jawa Barat (Jabar) kembali mencuat. Sejumlah legislator di DPRD Jabar menginisiasi usul Jawa Barat dipecah jadi lima provinsi baru.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati menyebut wacana itu bakal segera dibahas di legislatif mulai Senin (23/6).

"Sedang dalam pembahasan para tokoh dan para ahli, mulai Senin bakal dibahas," kata Rahmat, dikutip dari detikaicom, Sabtu (21/6).

Adapun wacana lima provinsi itu adalah Provinsi Sunda Galuh nan meliputi Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Kemudian Provinsi Sunda Priangan meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kota Cimahi. Provinsi Sunda Pakuan meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur.

Provinsi Sunda Taruma/Bagasasi meliputi Kab Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi.

Terakhir, Provinsi Sunda Caruban meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka.

Saat disinggung dari mana wacana pembentukan lima provinsi itu muncul, Rahmat menyebut wacana itu berasal dari tokoh masyarakat dan penggerak perubahan.

"Usulan itu dari para tokoh masyarakat, para aktivis penggerak perubahan pembangunan," pungkasnya.

Pemerintah Pusat buka suara

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan tanggapan mengenai wacana Jawa Barat dipecah jadi lima provinsi. Menurut Bima, usulan pemekaran wilayah tentu memerlukan kajian matang. Poin lainnya untuk merealisasikan perihal itu perlu koordinasi dengan kementerian lainnya guna memandang potensi dari wilayah.

"Jadi moratorium itu jika pun dibuka perlu tentu memerlukan kajian nan sangat matang tentang kriteria apa saja. nan kedua, memerlukan juga koordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai dengan kondisi fiskal nya seperti apa," ujar Bima mengutip detikaicom, Selasa (24/6).

Sejauh ini, kata Bima, terdapat beberapa usulan pemekaran wilayah dimulai dari kondisi layak dimekarkan, hingga banyak mengusulkan pemekaran dengan nan mentah.

"Kami mempelajari memang ada beberapa wilayah nan sangat layak untuk dimekarkan lantaran kebutuhannya berasas info nan ada, tapi cukup banyak juga usulan pemekaran itu nan mentah," katanya.

Saat ditanya mengenai Jawa Barat nan diusulkan menjadi lima provinsi baru, Bima pun mengungkap perlu ada koordinasi dengan Kementerian Keuangan ataupun meminta pengarahan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Beberapa wilayah di Jawa Barat kami lihat punya dasar nan kuat tapi tentu tetap kudu kelak dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, tentu meminta pengarahan juga dengan dari Bapak Presiden, sejauh mana kemudian moratorium itu memungkinkan dibuka kembali alias dicabut," ungkapnya.

"Saya kira memang perlu dihitung dengan secara jeli dengan mempelajari, ada beberapa wilayah nan cukup mengimbangi provinsi induk seperti Banten itu lumayan bisa mengimbangi provinsi induk tapi beberapa wilayah di luar Jawa itu tetap jauh dari provinsi induknya tetap jauh nggak bisa ngejar. Jadi perlu dikaji sangat-sangat cermat," pungkasnya.

Baca buletin lengkapnya di sini.

(tim/dal)

[Gambas:Video CNN]