Trump Bakal Phk Massal 1.300 Staf Departemen Pendidikan As

Jakarta, detikai.com --

Pemerintah Presiden Donald Trump bakal mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pekerja di Departemen Pendidikan Amerika Serikat.

Tiga sumber nan mengetahui rencana itu mengatakan PHK massal ini dilakukan sesuai perintah Trump nan mengusulkan untuk menghapus lembaga tersebut sepenuhnya.

Departemen Pendidikan AS diperkirakan bakal memangkas 50 persen pekerjanya alias sekitar 1.300 orang, di mana pemberitahuan itu bakal disebarkan mulai Selasa (11/3) malam waktu setempat. Saat ini departemen tersebut mempekerjakan sekitar 4.400 staf.

Sebelumnya, tenaga kerja di Departemen Pendidikan telah mendapatkan info bahwa kantor-kantor bakal ditutup lantaran "alasan keamanan" nan tidak disebutkan.

Para staf juga diinstruksikan untuk membawa laptop mereka dan meninggalkan gedung mulai pukul 6 sore. Dalam memo nan dikirim James Hairdield dari instansi keamanan dan logistik Depdik AS, instansi bakal dibuka kembali pada Kamis (13/3).

Pada memo itu, kantor-kantor nan ditutup bertindak untuk instansi pusat di Washington DC dan kantor-regional. Arahan itu juga mengizinkan tenaga kerja untuk bekerja dari rumah.

Beberapa staf mengaku cemas tentang kemungkinan PHK massal dan perintah pelaksana Trump.

Pekan lalu, pejabat di Gedung Putih disebut telah menyiapkan perintah pelaksana untuk mengarahkan Menteri Pendidikan Linda McMahon memulai proses pembubaran departemen itu.

Pada awal Februari, Trump buru-buru menyatakan mau menutup Departemen Pendidikan. Menurutnya lembaga itu hanya "akal-akalan".

Selama kampanye pemilu 2024, Trump memang berulang kali mengatakan bakal menghapus kementerian itu.

Menurut dia, anggaran Kementerian Pendidikan sangat besar. Staf di kementerian ini pun dianggap punya sinisme tertentu.

"Orang-orang nan dalam banyak kasus membenci anak-anak kita," kata Trump pada 2024 lalu.

Partai Republik sudah sejak lama menginginkan Kementerian Pendidikan dihapus. Kaum konservatif menentang sentralisasi kebijakan pendidikan, meyakini bahwa keputusan mengenai pendidikan sebaiknya diserahkan kepada masing-masing negara bagian dan pemerintah daerah.

Alasan lain Trump dan sekutu mau menutup Kementerian Pendidikan adalah mereka menuduh kementerian "indoktrinisasi generasi muda dengan materi rasial, seksual, dan politik nan tidak pantas."

Belakangan, mereka menuduh Kementerian Pendidikan mendorong ideologi politik nan mereka sebut sebagai "woke" kepada anak-anak, terutama mengenai rumor kelamin dan ras terutama soal rumor Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer plus alias LGBTQ+.

(dna)