Top 3 News: Pemerintah-dpr Sepakati Pelantikan Kepala Daerah Tanpa Sengketa Mk Digelar 6 Februari 2025

detikai.com, Jakarta - Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat pelantikan kepala wilayah nan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025. Itulah top 3 news hari ini.

Keputusan itu disepakati dalam rapat Komisi II berbareng Kemendagri dan KPU-Bawaslu, Rabu, 22 Januari 2025. Pelantikan bakal dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan, pelantikan kepala wilayah nan bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan mulai 17 April 2025. Tito menyampaikan tiga opsi waktu alias teknis pelantikan.

Sementara itu, Laporan keayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, tidak terpampang dalam situs Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Padahal sebanyak 123 Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo telah membikin laporan kekayaannya ke KPK. Dalam situs resmi LHKPN, belum ada info hasil kekayaan Raffi, semenjak dirinya telah dilantik menjadi utusan unik presiden pada 22 Oktober 2024 lalu.

Menanggapi perihal tersebut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan belum semua laporan dari Kabinet Merah Putih ditampilkan dalam situs LHKPN KPK.

Berita terpopuler lainnya di kanal News detikai.com adalah mengenai Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Golkar Syafi Djohan menilai keahlian Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama programnya kerjanya sudah melangkah baik.

Syafi menjelaskan, keberhasilan Presiden Prabowo dalam menjaga suasana ekonomi di Indonesia, terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen nan hanya difokuskan untuk barang-barang mewah. Hal tersebut dinilai tak hanya menjaga suasana usaha, namun turut mempertahankan daya beli masyarakat.

Syafi menambahkan, jika memandang dari segi investasi, Presiden Prabowo terus mendorong untuk mau meningkatkan pekerjaan berbareng dengan banyak calon investor masuk ke Indonesia.

Berikut deretan buletin terpopuler di kanal News detikai.com sepanjang Rabu 22 Januari 2025:

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz mengatakan belum mengetahui apakah Pilkada serentak kelak bakal menggunakan Sirekap alias tidak.

Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat pelantikan kepala daerah yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada 6 Februari 2025.

Keputusan itu disepakati dalam rapat Komisi II berbareng Kemendagri dan KPU-Bawaslu, Rabu 22 Januari 2025. Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Ibu Kota Negara.

"Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 nan tidak ada sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) dan telah ditetapkan oleh KPUD, serta sudah diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden RI/Menteri Dalam Negeri RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan Pelantikan Serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia di Ibu Kota Negara, selain Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan," demikian hasil konklusi rapat nan dibacakan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

Selengkapnya...

Laporan keayaan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad tidak terpampang dalam situs Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

Padahal sebanyak 123 Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo telah membikin laporan kekayaannya ke KPK.

Dalam situs resmi LHKPN, belum ada info hasil kekayaan Raffi, semenjak dirinya telah dilantik menjadi utusan unik presiden pada 22 Oktober 2024 lalu.

Menanggapi perihal tersebut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan belum semua laporan dari Kabinet Merah Putih ditampilkan dalam situs LHKPN KPK.

Ia menjelaskan, dari 123 Kabinet Merah Putih dibagi menjadi dua ketegori, nan pertama adalah ketegori reguler adalah mereka nan sebelumnya sudah pernah menjadi pejabat pemerintah dan kembali terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto sebanyak 65 orang.

Selengkapnya...

Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Golkar, Syafi Djohan menilai keahlian Presiden Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama programnya kerjanya sudah melangkah baik.

"Dalam 100 hari ini, saya memandang bahwa Pak Presiden, Pak Prabowo sudah sangat baik dan cukup sukses dalam melaksanakan beragam program alias keahlian sesuai janji di pilpres kemarin," ujar Syafi di Jakarta, seperti dikutip Rabu, 22 Januari 2025.

Syafi menjelaskan, keberhasilan Presiden Prabowo dalam menjaga suasana ekonomi di Indonesia, terlihat dari keputusan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen nan hanya difokuskan untuk barang-barang mewah.

Hal tersebut dinilai tak hanya menjaga suasana usaha, namun turut mempertahankan daya beli masyarakat.

Selengkapnya...