Tegas, Gubernur Wayan Koster Tolak Preman Berkedok Ormas Ada Di Bali

detikai.com, Jakarta Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak mau ada preman berkedok organisasi masyarakat (ormas) di wilayahnya.

Hal ini disampaikan Wayan Koster saat peresmian Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice merespons viralnya berita kehadiran ormas di Bali.

"Bentuknya ormas, tetapi kelakuannya preman, ini tidak bisa dibiarkan," kata Koster, Kamis (8/5/2025) dilansir Antara.

"Badung adalah jantung pariwisata, kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi," tegasnya.

Diketahui bahwa sepekan terakhir muncul ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Bali nan menjadikan Yosef Nahak sebagai ketua, apalagi mereka telah membentuk keanggotaan di Kabupaten Tabanan.

Gubernur Koster lantas menegaskan bahwa saat ini nan semestinya dilakukan adalah mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya, ialah desa adat, bukan justru memanfaatkan organisasi nan meresahkan.

"Siapa pun nan menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, bakal berhadapan langsung dengan budaya dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali," ujar Wayan Koster.

Koster mengingatkan ada peran sistem keamanan terpadu desa budaya (sipandu beradat) nan berisi abdi negara keamanan serta pecalang di Bali.

Jika lembaga di dalamnya seperti pecalang sudah kuat, menurut dia, Bali tidak memerlukan organisasi masyarakat nan membawa agenda tersembunyi berkedok mau menjaga Bali.

Pemprov Bali memandang program Kejati Bali, ialah menghadirkan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice, adalah contoh baik nan semestinya berkembang.

Bale Paruman Adhyaksa berbasis norma budaya digadang menjadi tembok baru nan sanggup menekan kejahatan sosial tanpa kudu menempuh jalur pengadilan.

"Ini bukan hanya urusan hukum, ini pertaruhan masa depan Bali," kata Koster.

Semntara itu, Kepala Kejati Bali Ketut Sumedana menjelaskan bahwa bale paruman alias balai rapat bukan sekadar simbol, melainkan corak nyata revitalisasi norma budaya nan sudah terbukti menyelesaikan masalah alias bentrok perdata dan sosial dengan langkah damai.

Kehadiran balai ini dianggap sebagai kearifan lokal nan menurut dia semestinya diperkuat karena menekan persoalan dan menjaga ketertiban.

"Dengan demikian, tidak perlu datang preman berkedok ormas di tengah masyarakat," katanya.

Baca juga Advokat Minta Premanisme Diberantas: Kalau Perlu Pecat Pejabat Publik nan Bekingi Ormas-ormas

Enam personil organisasi masyarakat alias ormas nan membakar dan merusak mobil operasional Polres Metro Depok akhirnya ditangkap. Dari penangkapan itu polisi sukses menyita sejumlah peralatan bukti.

Permasalahan premanisme di Indonesia kembali menjadi sorotan publik, terutama setelah sejumlah penanammodal asing mengeluhkan gangguan keamanan premanisme dan ketidakpastian norma dalam menjalankan usaha.

Aksi intimidasi, pemalakan, dan kekerasan nan dilakukan golongan preman tidak hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga merusak gambaran Indonesia sebagai negara tujuan investasi nan kondusif dan kondusif. Terbaru, premanisme ini menganggu investasi pabrik mobil listrik BYD dan VinFast di Indonesia.

Hal in apalagi disorot media asing. Bahkan media asing menyebut Indonesia menjadi salah satu negara nan banyak gangster.

Seperti media China tempat BYD berasal, South China Morning Post. Mereka menerbitkan tulisan dengan judul 'Indonesia’s EV revolution held hostage by ‘preman’ gangster problem'.

Media itu menyebutkan, preman menjadi salah satu ancaman masa depan Indonesia mengenai pusat industri mobil listrik di ASEAN.

"Preman, nan diduga mempunyai hubungan dengan elit politik dan abdi negara penegak hukum, jejak sejarahnya dapat ditelusuri hingga era kolonial Belanda, ketika penegak lokal digunakan untuk mengumpulkan kekayaan bagi penjajah. Kini, mereka telah menjadi kekuatan nan mengakar dalam struktur ekonomi dan politik nasional," tulis South China Morning Post nan dikutip, Kamis (8/5/2025).

Sudah Jadi TradisiIan Wilson, pengajar senior di Murdoch University Australia dan penulis kitab The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia, gangguan preman terhadap investasi besar bukanlah perihal nan mengejutkan.

"Kalau ada perusahaan besar nan mau masuk ke satu wilayah [di Indonesia], biasanya mereka bakal menemui para jawara lokal dan menjalin komunikasi dengan mereka," jelasnya. "Tampaknya, dalam kasus ini ada nan terlewat alias mereka tidak diberi arahan, lantaran [premanisme] itu perihal nan umum di Indonesia."

Wilson menjelaskan bahwa perusahaan kerap “membayar” preman alias menawarkan mereka pekerjaan sebagai satpam alias petugas kebersihan. Namun masalah menjadi rumit jika golongan ini merupakan bagian dari organisasi massa besar, alias ormas.

"Kalau mereka bagian dari [ormas] besar... bisa jadi mereka punya hubungan ke politisi alias partai politik, sehingga merasa lebih berani alias agresif," ujarnya.

"Seringkali saat ada pergantian pemerintahan, kelompok-kelompok ini bakal mencoba mendorong batas, menguji sejauh mana mereka bisa bertindak, lantaran relasi kekuasaan biasanya bakal diatur ulang."

Baca juga Satgas Pemberantas Premanisme Resmi Dibentuk, Yakin Bakal Efektif?