Tarif Trump Ancam Sektor Kelautan Ri, Pengusaha Usul Ini Ke Pemerintah

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kelautan dan Perikanan menekankan pentingnya optimisme dan sinergi dalam menghadapi tantangan akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat (AS). Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif impor kepada Indonesia sebesar 47%.

Saat ini kebijakan tarif tersebut tengah ditunda selama 90 hari dan nan bertindak hanya 10%. Proses negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan AS pun telah berjalan beberapa hari lalu.

"Dengan kondisi ekonomi sekarang dan kebijakan Amerika (Serikat), kita sudah obrolan bareng-bareng. InsyaAllah, pengusaha tidak boleh pesimistis," ujar Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya, dalam keterangannya, dikutip Senin (21/4/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia Yugi Prayanto menekankan pentingnya keterlibatan aktif bumi upaya dalam proses perundingan mengenai isu-isu perdagangan internasional. Pengusaha mengusulkan keterlibatan pelaku upaya dalam negosiasi ini.

"Intinya adalah kita kudu memberi masukan setiap ada isu-isu nan perlu di-update dalam masalah perang tarif ini nan lagi in," ujar Yugi.

Menurutnya, akibat besar terhadap kebijakan Trump bakal sangat besar, apalagi mengenai produk nan diperlukan di dalam negeri. "Kalau seumpamanya tarifnya sangat tinggi, sudah pasti pelaku tidak bisa membeli produk, contohnya udang," tambahnya.

Yugi juga menyoroti pentingnya perbaikan info dalam sektor perikanan. Ia menyebut pemerintah berbareng Badan Pusat Statistik (BPS) dan para pemangku kepentingan tengah mencari solusi untuk membenahi big info perikanan. Langkah ini kata Yugi, dinilai krusial untuk menghitung sasaran pertumbuhan sektor secara akurat.

"Pemerintah, BPS dan stakeholder mencari solusi untuk memperbaiki big info perikanan. Setelah big info clear, sasaran pertumbuhan 8 persen bisa terkalkulasi dengan baik," ujarnya.

Dia menegaskan, usulan ini sejalan dengan tujuan menjadikan perikanan sebagai komoditas ekspor unggulan Indonesia. Menurutnya perihal ini bakal berakibat langsung kepada, nelayan dan petambak nan jumlahnya sampai jutaan.

"Amerika (Serikat) biasanya sangat prihatin jika berangkaian dengan social issues. Dan juga mereka sendiri tidak ada swasembada perikanan, jadi pasti perlu perikanan dari kita. Jadi push and pull factor ini penting," tandas Yugi.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tornanda Syaifullah menegaskan bahwa pemerintah tengah menyiapkan solusi konkret dalam waktu 90 hari ke depan sejak ketetapan tarif diberlakukan.

"Pemerintah tetap mencari solusi terbaik. Kita diberi waktu 90 hari sejak kebijakan ini diumumkan. Ini adalah momen krusial untuk merombak sektor dari hulu ke hilir. Kita kudu menata ulang semua agar produk kita tetap kompetitif di pasar internasional. Jika pasar Amerika (Serikat) tidak lagi memungkinkan lantaran tarif terlalu tinggi, kita kudu membidik pasar baru, seperti Uni Emirat Arab, Asia Tenggara, alias Eropa," jelas Tornanda.

Sebagai informasi, merujuk pada info KKP, Amerika Serikat (AS) menjadi negara tujuan utama ekspor produk perikanan nasional di 2024. Nilai ekspor ke Negeri Paman Sam mencapai US$ 1,90 miliar alias 31,97% dari total ekspor perikanan Indonesia di 2024.

Posisi selanjutnya ditempati China sebesar 20,88% dari total ekspor perikanan Indonesia, diikuti ASEAN 14,39%, Jepang sebesar 10,06%, dan Uni Eropa 6,96%.AS juga tercatat menjadi negara tujuan utama ekspor udang Indonesia ialah 63% dari total volume ekspor udang di 2024 nan mencapai 214.575 ton. Disusul Jepang 15%, China dan Asean 6%, Uni Eropa 4%, serta Rusia, Taiwan, dan Korea 1%.

(kil/kil)