Tanah Bersertifikat Baru 74,7%, Nusron Minta Pemda Bebaskan Bphtb

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan per April 2025 total ada sebanyak 121,64 juta bagian tanah nan didaftarkan, dari total sasaran 126 juta bagian tanah. Sedangkan untuk jumlah bagian tanah bersertifikat baru 94,1 juta bidang.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, total tanah bersertifikat baru mencapai 74,7% dari sasaran tersebut. Ia menyebut, pihaknya menghadapi sejumlah halangan untuk menyelesaikan program tersebut.

"Capaian bagian tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bagian tanah alias 74,7%. Kami sedikit menghadapi hambatan, terutama di luar Jawa," kata Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) berbareng Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Atas kondisi ini, Nusron mengatakan, pihaknya mendorong agar para bupati dan gubernur untuk memberi keringanan terhadap penerima Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya nan dari kalangan miskin ekstrem.

Keringanan itu antara lain, pertama adalah kebebasan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kedua, membantu mendukung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) andaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup.

"Kalau anggaran pusat tidak cukup, jika bisa ada APBD untuk itu juga agar mempercepat. Toh itu juga membantu rakyat nan berkepentingan terutama dari kalangan miskin ekstrem ini untuk proses percepatan," ujar dia.

"Ini untuk proses kecepatan, lantaran lag-nya jauh, nan sudah terpetakan 94%, tapi nan baru tersertifikasi 74%. Jadi ada 20% sendiri, sertifikasi, bagian tanah juga terpetakan, nomor bidangnya ada, tapi belum bisa mensertifikasikan dan menerima PTSL itu lantaran tidak bisa bayar BPHTB," sambungnya.

Nusron juga mengapresiasi kepala wilayah nan telah memberikan keringanan berupa pembebasan BPHTB kepada masyarakatnya, seperti nan dilakukan di Provinsi Jawa Timur. dia juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah, harapannya bisa semakin banyak wilayah nan membebaskan BPHTB.

"Pertemuan dengan gubernur Jawa Barat kami sudah tekankan, kemarin pertemuan dengan gubernur di Sulteng kami sampaikan, minggu depan saya ke Riau bakal kami sampaikan juga langkah-langkah nan sama," ujarnya.

(acd/acd)