Sri Mulyani Minta Setoran Pajak Anjlok Tak Didramatisir

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta penerimaan pajak nan mengalami penurunan dalam dua bulan di awal 2025 tidak perlu didramatisir. Hal itu dinilai dapat menciptakan ketakutan nan dampaknya tidak bagus untuk ekonomi.

"Jadi saya minta teman-teman tidak mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang laku tetapi tidak bagus untuk kita semua," kata Sri Mulyani dalam konvensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

"Untuk ekonomi juga nggak bagus, untuk Anda semua sebagai media menurut saya juga nggak bagus lantaran jika ekonomi nggak bagus, pasti bakal kena juga," tambahnya.

Sri Mulyani membeberkan terdapat dua aspek nan menyebabkan rendahnya penerimaan di awal tahun. Pertama, lantaran adanya penurunan nilai komoditas jagoan dari ekspor Indonesia.

"Penerimaan negara memang mengalami penurunan, tapi polanya sama dan dalam perihal ini beberapa memang nan kita sampaikan tadi lantaran adanya koreksi harga-harga komoditas nan memberi kontribusi krusial bagi perekonomian kita seperti batu bara, minyak dan nikel," beber Sri Mulyani.

Penyebab kedua dikarenakan aspek administrasi. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan baru ialah penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21 dan ada kebijakan relaksasi pembayaran PPN dalam negeri selama 10 hari sehingga dapat dibayarkan hingga 10 Maret 2025.

"Untuk PPN deadline-nya dimundurkan dan TER kita lihat mempengaruhi PPh 21," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta tidak perlu berlebihan menyikapi kondisi ini. Pihaknya memastikan bakal tetap waspada. "Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu tetap kita waspada tanpa menimbulkan suatu alarm," imbuhnya.

Sebagai informasi, penerimaan pajak terkumpul Rp 187,8 triliun sampai Februari 2025. Realisasi itu lebih rendah 30,19% dibandingkan periode nan sama tahun lampau nan terkumpul Rp 269,02 triliun.

(acd/acd)