Sri Mulyani Bentuk Tim Khusus Buat Genjot Penerimaan Negara

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan penyelenggaraan joint program namalain program sinergi berbareng tujuh unit di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menggenjot penerimaan negara 2025. Program ini mulai jalan pada Kamis (27/3).

Sri Mulyani mengatakan melalui program tersebut diharapkan bisa membikin penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bakal terus meningkat.

"Optimalisasi penerimaan negara tahun 2025 melalui joint program dimulai hari ini," kata Sri Mulyani dalam keterangannya, dikutip Jumat (28/3/2025).

Program berbareng ini bakal mensinergikan unit Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Sekretariat Jenderal (Setjen), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Lembaga National Single Window (LNSW).

Sri Mulyani mengungkapkan, kerja sama antar unit ini merupakan tindak lanjut dari petunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan rasio perpajakan Indonesia.

"DJP, DJBC, Setjen, BKF, DJA, Itjen dan LNSW nan bakal saling bekerja sama menerjemahkan petunjuk Presiden ke dalam tugas dan kegunaan Kemenkeu untuk meningkatkan penerimaan negara dan menciptakan fondasi fiskal nan berkelanjutan," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan pihaknya telah mengindentifikasi ribuan wajib pajak nan perlu diawasi hingga dilakukan penagihan. Melalui joint program, para eselon I Kemenkeu bakal melakukan pengawasan hingga penagihan tersebut.

"Ada lebih dari 2.000 WP (wajib pajak) nan kita sudah identifikasi dan kita bakal lakukan analisis, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, intelijen. Ini mudah-mudahan bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara," kata Anggito dalam konvensi pers APBN KiTa, dikutip Minggu (16/3).

Selain itu, Kemenkeu juga bakal melakukan optimasi perpajakan transaksi digital dalam negeri dan luar negeri termasuk trace and track namalain pencarian dan penelusuran.

"Melakukan program digitalisasi untuk mengurangi adanya penyelundupan maupun untuk mengurangi adanya cukai dan rokok tiruan dan salah peruntukan," bebernya.

Anggito juga mengungkapkan bahwa Kemenkeu berupaya mengintensifkan penerimaan negara nan berasal dari batu bara, timah, bauksit dan sawit. "Kita kelak bakal segera menyampaikan perubahan kebijakan tarif dan layering, maupun nilai batu bara acuan," ungkapnya.

Terakhir, Kemenkeu bakal mengintensifikasi PNBP nan berkarakter jasa premium alias untuk menengah ke atas di sektor imigrasi, kepolisian dan perhubungan. "Kita coba mengintensifikasi untuk mendapatkan tambahan penerimaan," imbuhnya.

(aid/ara)