Soeharto Jadi Calon Pahlawan Nasional, Cak Imin: Kita Pasrah, Serahkan Pada Mereka

detikai.com, Jakarta Usulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam daftar 10 usulan calon pahlawan nasional tahun 2025 menuai polemik. Menanggapi perihal tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin berambisi pengusul ialah Kementerian Sosial betul-betul mendengarkan masukan publik.

"Ya tentu kementerian terkait, baik itu Kemensos, Kemenkopolkam, kemudian Dewan Kehormatan dan Jasa betul-betul mempertimbangkan seluruh masukan-masukan nan ada," kata Cak Imin.

Cak Imin mengaku pasrah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai usulan tersebut pada Kemensos. "Kita pasrah, kita serahkan pada mereka," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Kementerian Sosial mengumumkan bahwa nama Presiden ke-2 RI Soeharto masuk dalam daftar 10 usulan calon pahlawan nasional tahun 2025.

Kabar Soeharto jadi calon pahlawan nasional disambut pro dan kontra dari beragam kalangan masyarakat. Pihak nan mendukung menekankan jasa-jasa Soeharto dalam pembangunan Indonesia, sementara penentang menyoroti pelanggaran kewenangan asasi manusia (HAM) berat dan korupsi di masa pemerintahannya.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf namalain Gus Ipul, menjelaskan bahwa usulan tersebut berasal dari masyarakat melalui beragam jalur, termasuk seminar dan masukan dari sejarawan serta tokoh daerah. Proses pengusulan, menurutnya, melalui tahapan berjenjang dari tingkat wilayah hingga pusat.

Sementara itu, Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa usulan tersebut wajar dan membujuk masyarakat untuk konsentrasi pada prestasi Soeharto, bukan hanya kekurangannya.

Ia menekankan pentingnya menghargai jasa para pemimpin pendahulu dalam membangun Indonesia, meskipun mengakui adanya beragam pandangan mengenai figur Presiden Soeharto.

Namun, kontroversi ini bukan tanpa alasan. Banyak pihak, termasuk family korban pelanggaran HAM, menolak keras pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Mereka menganggap perihal tersebut sebagai pengabaian atas penderitaan nan dialami banyak orang di masa pemerintahannya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menawarkan solusi untuk menyelesaikan polemik ini. Ia membujuk semua pihak untuk melakukan perbincangan kebangsaan nan terbuka dan menyeluruh.

"Semua kudu ada perbincangan dan titik temu. Perspektif kita menghargai tokoh-tokoh bangsa nan memang punya sisi-sisi nan tidak baik, tetapi juga ada banyak sisi-sisi baiknya," kata Haedar Nashir di Yogyakarta, Selasa (23/4/2025), nan dikutip dari Antara.

Baca juga Soeharto Kembali Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Bakal Disetujui?

Soeharto kudu melewati jalan berliku sebelum bisa menduduki bangku presiden menggantikan Sukarno. Masa kecilnya jauh dari kata nyaman. Soeharto mini hidup selalu berpindah-pindah.