Sebut Birokrasi Pupuk Subsidi Muter-muter, Prabowo: Sekarang Kita Potong!

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengeluhkan birokrasi berbelitan di kembali pengedaran pupuk subsidi. Menurutnya, untuk mendistribusikan pupuk subsidi butuh ratusan izin dan persetujuan dari beragam pemangku kepentingan.

Alhasil, para petani di Indonesia bertahun-tahun lamanya mengeluh soal sulitnya mendapatkan pemberian pupuk subsidi. Prabowo mengaku jengkel dengan perihal ini.

"Petani kita bertahun-tahun mengeluh. Pupuk itu tadinya sampai ke petani jika tidak salah butuh 145 regulasi. Habis itu tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah, dan berapa belas kementerian," sebut Prabowo di aktivitas peluncuran sistem baru tunjangan pembimbing ASN Daerah di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).

Nah saat ini, orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan pihaknya sudah memotong birokrasi nan berbelitan tersebut. Pupuk subsidi bisa langsung disalurkan dari pabrik pengolahan ke para petani.

"Sekarang kita potong! Dari pabrik langsung ke golongan petani, nggak ada lagi muter-muter sampai nggak jelas ujungnya di mana," tegas Prabowo.

Prabowo sendiri awal tahun ini sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini mengatur mengenai tata kelola pupuk bersubsidi sehingga pendistribusiannya memenuhi prinsip 6 tepat, ialah tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu, dan tepat penerima.

Salah satu kelebihan beleid ini adalah penyaluran ke petani tidak perlu lagi persetujuan pemerintah wilayah dan juga kementerian dan lembaga. Penyaluran pupuk subsidi hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian, dan langsung dilanjutkan ke Pupuk Indonesia (PI) selaku industri pupuk nan mendistribusikan juga ke petani.

(hal/rrd)