Rieke Diah Pdip: Mendag Harus Segera Respons Perang Dagang Trump

detikai.com, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka menyoroti kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, nan umumkan keadaan darurat ekonomi nasional dengan meluncurkan tarif timbal balik (Resiprocal Tarrifs). 

Perang Dagang Trump tersebut termasuk untuk Indonesia, nan masuk daftar negara ke 10 berkontribusi terhadap defisit perdagangan Amerika. Nilai impor Amerika dari Indonesia dinilai lebih tinggi US$ 18 Milyar dibanding sebaliknya. Tarif baru bagi Indonesia, ialah 32 persen.

Rieke meminta pemerintah segera sigap merespon perang jual beli dari AS tersebut.

“Mohon segera ada respon, khususnya dari Menteri Perdagangan, strategi apa nan sudah disiapkan hadapi tarif timbal kembali Amerika. "Perang Dagang Trump" bakal melahirkan pengaruh domino. Tarif masuk peralatan naik, nilai beli konsumen naik, daya beli menurun. Jika daya beli konsumen Amerika menurun permintaan ke Indonesia pasti menurun. Permintaan menurun, produksi Indonesia menurun,” kata Rieke pada awak media, Jumat (4/4/2025).

Rieke mengingatkan akibat kebijakan tersebut pada potensi gelombang PHK di tanah air.

“Waspadai dampaknya terhadap industri nasional, termasuk gelombang PHK. Pengangguran meningkat sejak akhir tahun 2024 hingga Maret 2025. PHK memengaruhi daya beli rakyat. Pastinya berkapak pada 'anomali' deflasi dan resiko fiskal Indonesia terutama kuartal IV 2025,” kata dia.

Politikus PDIP itu menyatakan mendukung Presiden Prabowo Prabowo untuk kerahkan tim ekonomi menyusun langkah kebijakan inovatif nan berorientasi kepentingan dan keselamatan nasional Indonesia.

“Saya percaya Presiden Prabowo sangat memahami devisa negara kudu ditingkatkan melalui ekspor komoditas peralatan dan jasa. Strategi kebijakan naikan devisa sudah saatnya terintegrasi dengan penguatan indsutri nasional, pembuatan lapangan kerja dalam negeri dan penyiapan tenaga kerja formil di dalam negeri,” ungkapnya.

Indonesia masuk daftar negara nan dikenakan tarif impor baru oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Merespons perihal ini, Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menekankan pentingnya penguatan Diplomasi Perdagangan alias Trade Diplomacy untuk mencegah akibat negatif bagi ekonomi Indonesia.

“Kita kudu proaktif dalam Trade Diplomacy untuk bermusyawarah dengan pemerintah AS sebagai bagian dari upaya menurunkan tarif. Jangan sampai industri dalam negeri kita terdampak lebih dalam lagi,” kata Eddy dalam keterangannya, Jumat (4/4/2025).

Waketum PAN menegaskan pentingnya memperluas pasar ekspor sebagai salah satu pilar pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.

"Di awal pemerintahan, Presiden Prabowo sudah bergerak sigap dengan berasosiasi dan menjadi personil tetap BRICS. Sekarang saatnya memanfaatkan status sebagai Anggota Tetap BRICS untuk memperluas pasar ekspor,” kata dia.

Eddy menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk terus menumbuhkan aktivitas ekspornya agar neraca perdagangan tetap stabil dan tidak terdampak oleh kebijakan proteksionisme dari negara tertentu.

“Ke depan tentu kita tidak boleh berjuntai pada satu negara tujuan ekspor dan kudu memperluas pasarnya. Indonesia tidak boleh kehilangan momentum untuk menumbuhkan aktivitas ekspornya ke negara BRICS maupun negara Timur Tengah," jelas Eddy.

Selain itu, menurutnya kebijakan proteksionisme AS ini kudu menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing produk nasional.

“Industri dalam negeri kudu lebih inovatif dan efisien. Pemerintah perlu memberikan insentif bagi industri strategis agar kita bisa bersaing secara global, terlepas dari kebijakan negara lain,” katanya.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif jual beli nan lebih luas pada Rabu, 2 April 2025. Hal ini sebagai upaya untuk mengganti perdagangan bebas dengan perdagagan nan adil.

Mengutip Strait Times, Kamis (3/4/2025), dalam kebijakan ekonomi Donald Trump nan paling ambisius membikin AS kembali jaya. Ia mengumumkan tarif 10 persen untuk semua peralatan nan masuk ke AS dari mana saja di bumi termasuk Singapura.

Trump juga mengenakan tarif timbal kembali alias resiprokal nan besar sedikitnya 60 mitra dagang. Hal ini dilakukan kepada negara nan kenakan bea masuk sangat tinggi pada produk-produk AS.

Beban terberat jatuh pada ekonomi Asia dengan tarif tertinggi sebesar 49 persen dikenakan kepada Kamboja. Sementara Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen.

Padahal, Amerika Serikat sering kali menjadi salah satu negara penyumbang surplus terbesar neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan info Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia pada Februari 2025 mengalami surplus perdagangan peralatan dengan beberapa negara dan tiga terbesar diantaranya adalah dengan Amerika Serikat (AS) nan mencapai surplus USD 1,57 miliar, dengan India mengalami surplus sebesar USD 1,27 miliar, dan dengan Filipina USD 0,75 miliar.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, komoditas penyumbang surplus terbesar pada Februari 2025 dengan Amerika Serikat nan didorong oleh mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, komoditas busana dan aksesorisnya nan berupa rajutan, serta dasar kaki.

Sama halnya pada Januari 2025, Indonesia mengalami surplus perdagangan peralatan dengan Amerika Serikat dengan nilai nan mencapai USD1,58 miliar.

Amalia menyampaikan, dengan Amerika Serikat surplus perdagangan pada Januari 2025 didorong oleh komoditas mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya, busana dan aksesorisnya (rajutan), dan dasar kaki.

Sementara, untuk dilihat perkembangan nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat pada periode Januari hingga Februari 2025 mengalami kenaikan dibandingkan periode nan sama tahun 2024.

Untuk periode Januari-Februari 2025, nilai ekspor nonmigas Indonesia dengan Amerika Serikat mencapai USD4,68 miliar, sedangkan pada periode nan sama tahun 2024 mencapai USD4,09 miliar.