Revitalisasi 20 Ribu Ha Tambak Di Pantura Buka Lapangan Kerja 119.100 Orang

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bakal merevitalisasi tambak dengan total luas 20 ribu hektar di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura). Program itu disebut dapat membuka lapangan kerja hingga 119.100 orang.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Tinggal Hermawan mengatakan sebagian besar lahan nan menjadi sasaran revitalisasi sebelumnya merupakan tambak idle alias tidak produktif, sistem budidayanya tetap tradisional, tidak mempunyai tandon maupun instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta mempunyai tingkat produktivitas nan sangat rendah.

"Melalui program ini, area tersebut bakal dikembangkan menjadi area budidaya perikanan nan berbobot tinggi dan berkelanjutan, khususnya untuk komoditas ikan nila salin," kata Tinggal dalam keterangannya, Minggu (15/6/2025).

Menurutnya, program ini bakal memberikan akibat besar terhadap transformasi sistem budidaya di area tersebut, di antaranya dapat meningkatkan produktivitas serta mendukung kebijakan swasembada dan ketahanan pangan. Selain itu, revitalisasi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nan inklusif.

"Dengan luas lahan nan telah ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan mencapai kurang lebih 20.413,25 hektare, program ini diproyeksikan bisa menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 119.100 orang di sektor hulu, on farm hingga hilir," lanjut Tinggal.

Adapun total luas lahan revitalisasi melalui skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)kurang lebih 20.413,25 hektare nan tersebar di empat kabupaten. Rinciannya Kabupaten Bekasi seluas 8.188,49 hektare di Kecamatan Babelan, Cabangbungin, Muaragembong, Tarumajaya. Kabupaten Karawang seluas 6.979,51 hektare di Kecamatan Batujaya, Cibuaya, Cilamaya Wetan, Pakisjaya, Tirtajaya. Kabupaten Subang seluas 2.369,76 hektare di Kecamatan Blanakan, Legonkulon, Pusakanagara dan Sukasari. Terakhir, Kabupaten Indramayu seluas 2.875,48 hektare di Kecamatan Cantigi, Kandanghaur, Losarang, Pasekan dan Sindang.

KKP pun terus melakukan sosialisasi berbareng untuk menyampaikan penetapan area rimba ketahanan pangan itu. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu menjelaskan bahwa sosialisasi telah beberapa kali dilakukan. Kegiatan terbaru melibatkan 18 camat dan 49 kepala desa serta kepala dinas kelautan dan perikanan dari empat kabupaten di Jawa Barat, ialah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

"Ini merupakan salah satu tahapan krusial nan telah dilakukan KKP. Sebelumnya, juga telah dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tahap I dan II guna memastikan bahwa penyelenggaraan program ini ramah lingkungan dan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi," ujar Tebe.

Pria nan berkawan disapa Tebe menambahkan bahwa dalam waktu dekat KKP tetap bakal melaksanakan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat di 49 desa nan masuk dalam cakupan wilayah program. Selain itu, dalam waktu dekat bakal dilakukan penandatanganan nota kesepakatan berbareng Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta empat pemerintah kabupaten.

"Berbagai tahapan bakal terus kami jalankan. Kami berambisi pada tahun ini dapat dilakukan ground breaking sebagai simbol dimulainya tahapan penyelenggaraan program revitalisasi tambak di Pantura Jabar," tambah Tebe.

(kil/kil)