Realisasi Anggaran Bansos Capai Rp 25,9 T Hingga Februari

Jakarta -

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi shopping support sosial (bansos) sebesar Rp 25,9 triliun hingga 28 Februari 2025. Angka tersebut merupakan realisasi 19,2% dari pagu anggarannya di dalam APBN.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, shopping bansos termasuk ke dalam pos nan tidak terkena efisiensi anggaran dan tetap menjadi agenda prioritas nasional. Dengan demikian, penyalurannya tetap melangkah sesuai dengan jadwal.

"Belanja Bansos sudah dibelanjakan Rp 25,9 triliun alias 19,2% dari pagu di dalam APBN. Ini adalah shopping nan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat nan ekonominya di bawah," kata Suahasil, dalam Konferensi Pers APBN KiTa periode Januari dan Februari 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Pemanfaatan bansos ini terdiri atas support PKH dengan realisasi Rp 7,3 triliun, support Kartu Sembako Rp 10,3 triliun, support iuran PBI JKN Rp 7,7 triliun, support PIP Rp 0,6 miliar, serta support KIP Kuliah Rp 156,3 miliar.

"Jadi jika di tahun 2024 2 bulan pertama Bansos sudah shopping Rp 22,5 triliun, maka tahun 2025 ini 2 bulan pertama belanjanya sudah meningkat menjadi Rp 25,9 triliun. Sekali lagi mau saya sampaikan tidak diefisienkan maka pencairan semua penyelenggaraan anggaran penyaluran bansos sesuai dengan jadwal," terangnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah sendiri juga menyiapkan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 503,2 triliun. Adapun realisasinya hingga 28 Februari 2025 mencapai Rp 36,7 triliun alias sebesar 7,3% dari pagu dalam APBN.

Suahasil menjelaskan, nomor tersebut meningkat dibandingkan tahun lampau Rp 496,7 triliun. Anggaran ini terdiri atas alokasi 31% untuk kementerian/lembaga (KL) Rp 153,4 triliun, 68% untuk non KL Rp 339,1 triliun, serta 2% untuk transfer ke wilayah (TKD) Rp 10,7 triliun.

"Ini dijalankan oleh beragam macam Kementerian, program Keluarga Harapan dijangkau 10 juta keluarga, Kartu Sembako di 18 juta family penerima manfaat, subsidi BBM, subsidi LPG, termasuk biaya desa nan dapat digunakan untuk support langsung tunai," ujar dia.

"Seperti saya sampaikan tadi, anggaran perlindungan sosial tidak termasuk nan diefisiensikan. Jadi efisiensinya adalah lebih banyak di belanja-belanja birokrasi, bukan di perlindungan sosial," sambungnya.

(shc/rrd)