Ratusan Anak Nakal Keluar Barak Militer Hari Ini, Wamendagri: Menarik Untuk Melihat Hasilnya

Sedang Trending 2 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

detikai.com, Jakarta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan ratusan siswa dan remaja bermasalah lulus dari barak militer, Selasa, 20 Mei 2025.

Menanggapi perihal itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan pihaknya bakal memonitor hasil dari pembinaan di barak militer.

"Ya kita kudu (monitor). Saya kira menarik untuk memandang hasilnya. Tentu tidak bisa secara sigap gitu ya. Ya saya kira krusial untuk dilakukan evaluasi," kata Bima di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (19/5/2025).

Menurutnya, Dedi perlu melakukan pertimbangan atas program tersebut. Jika memberikan akibat baik maka perlu diperkuat. Namun, jika ada catatan-catatan atas program tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan.

"Pak Gubernur (Dedi Mulyadi) pasti ada sistem evaluasinya, ya kudu dievaluasi bersama. Kalau bagus, ya bisa terus dikuatkan. Kalau ada catatan-catatan, terus pasti diperbaiki," kata Bima.

Diketahui, 273 pelajar bakal menyelesaikan pembinaan di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025).

Gubernur Dedi Mulyadi menyebut bakal ada angkatan berikutnya nan mengikuti pendidikan di barak militer. Dia mengatakan pembinaan di barak militer untuk membentuk karakter bakal terus dilanjutkan.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjalankan program pembinaan bagi anak-anak nakal dengan langkah mengirim mereka ke barak militer. 

Program barak militer Dedi Mulyadi ini menuai beragam reaksi, mulai dari support hingga peringatan serius dari para mahir ilmu jiwa anak dan remaja. 

Maraknya tindakan premanisme berkedok ormas, Kemenko Polkam menegaskan tidak segan untuk membubarkan premanisme berkedok ormas, jika mengganggu tatanan sosial di masyarakat dan bisa berakibat terhadap investasi.

Pemprov Jateng Ogah Adopsi Kebijakan Kirim Anak Nakal ke Barak Militer

Pemprov Jateng menegaskan pihaknya tidak bakal mengirim anak-anak bandel dan bermasalah ke barak militer, seperti nan dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen alias nan berkawan disapa Gus Yasin mengatakan, tiap wilayah punya karakter dan permasalahannya masing-masing, sehingga solusinya tidak kudu sama.

"Kita bukan negara nan siap perang. Kita sudah tahu kedisplinan itu wajib. Di Jawa Tengah, punya sekolah nan bekerja sama dengan militer dan mereka dilatih di sekolah," kata Gus Yasindi hadapan wartawan, Kamis (15/5/2025).

Taj Yasin Maimoen juga menegaskan, hal paling utama bagi pelajar adalah belajar, tentu dengan menjalankan ketertiban, kedisiplinan, dan mengerti bahwa mereka usia untuk belajar.

Dia juga meminta masyarakat di Jawa Tengah tidak membanding-bandingkannya dengan kebijakan di Jabar, lantaran semua Pemda tengah menjalankan tugas demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sementara itu, saat menerima audiensi perwakilan dari United Nations Children's Fund (UNICEF) di ruang kerjanya, di Semarang, Jumat (16/5/2025), Gus Yasin mangatakan, jasa konseling perlu didekatkan di lembaga satuan pendidikan, baik sekolah maupun pondok pesantren.

"Konseling kudu kita dekatkan ke satuan pendidikan," katanya.

Menurut dia, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jateng nantinya bakal menerbitkan kitab saku pedoman bagi santri dan pengasuh.

"Melalui kitab itu, mereka bakal tahu gimana bersikap saat menghadapi alias memandang kasus bullying," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jateng dalam mendampingi pesantren agar tidak sampai terjadi kekerasan.

"Alhamdulillah agenda nan disiapkan DP3AP2KB berbareng UNICEF dan LPA Klaten langsung ditindaklanjuti. Dari training untuk 70 pesantren kemarin, muncul buahpikiran agar training lanjutan digelar langsung di pondok-pondok," katanya.

Dalam audiensi tersebut, kata dia, sempat tercetus wacana peluncuran program pendampingan nan lebih intensif untuk santri dan pengasuh pada Hari Santri Nasional 2025.

Ia menjelaskan juga bakal melibatkan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, hingga Dinas Kesehatan dalam pencegahan kekerasan lewat program lintas sektor seperti Program Dokter Spesialis Keliling (Speling) dan Kecamatan Berdaya.

"Kami mau semua program dikeroyok bareng. Bahkan, kelak bakal kami susun produk norma turunan dari Perda Pesantren untuk menguatkan perlindungan di dalamnya," katanya.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Infografis

Selengkapnya