Ramai Ribuan Cpns Mengundurkan Diri, Puan Serukan Evaluasi Sistem Rekrutmen Asn

detikai.com, Jakarta Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh sistem rekrutmen ASN setelah 1.967 CPNS mengundurkan diri pada tahun 2024.

Menurut Puan, tingginya nomor pengunduran diri CPNS merupakan gambaran bahwa sistem rekrutmen ASN nan ada belum bisa menjawab ekspektasi generasi muda.

"Proses rekrutmen CPNS tidak boleh hanya berkarakter administratif. Harus ada perencanaan matang dan pendekatan strategis, dari penyusunan susunan hingga penempatan. Jika tidak, persoalan seperti ini bakal terus berulang,” kata Puan, Jumat (25/4/2025).

Berdasarkan catatan Badan Kepegawaian Negara, ribuan CPNS mundur lantaran argumen penghasilan mini hingga penempatan nan jauh dari domisili. Banyak di antara mereka diterima melalui skema optimasi di susunan nan sunyi peminat, seperti kasus CPNS pengajar nan kandas di Universitas Negeri Jember namun ditempatkan di Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Pengunduran diri juga terjadi di sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Kemenkes, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bawaslu, serta Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan.

Puan menilai ada aspek kelemahan perencanaan dalam rekrutmen nan menyebabkan ketidaksesuaian antara minat peserta dan posisi nan ditawarkan. Jika tidak segera diperbaiki, Puan cemas negara bakal akan kehilangan SDM berkualitas.

"Negara bisa kehilangan potensi sumber daya manusia nan berbobot untuk memperkuat pelayanan publik. Ini tantangan nyata bagi kita semua," tuturnya.

Karena itu, Puan mendorong Kementerian PAN-RB dan BKN melakukan reformasi dalam rekrutmen, termasuk transparansi info sejak awal seleksi, sistem penempatan berbasis minat dan kompetensi, serta pemberian insentif dan agunan pekerjaan nan adil.

Puan juga menekankan pentingnya pendekatan manusiawi, terutama untuk susunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Penempatan ASN di wilayah 3T kudu disertai insentif layak, kesempatan pengembangan karier, dan prasarana memadai agar mereka bisa bekerja dan hidup dengan layak,” terangnya.

Puan mengingatkan bahwa kesukaan generasi muda terhadap pekerjaan ASN tak lagi cukup dengan iming-iming stabilitas dan pensiun. Mereka sekarang mencari makna dalam pekerjaan, kesempatan bertumbuh, serta kualitas hidup nan seimbang.

“Kalau negara mau menarik SDM terbaik, maka sistem ASN juga kudu beralih bentuk menjadi sistem nan adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan zaman,” ucapnya.

Untuk mendorong pembenahan manajemen ASN, DPR siap memberikan masukan konstruktif dan memastikan rumor ini bakal menjadi perhatian serius dalam kegunaan pengawasan dan legislasi.

“Kita tidak bisa membiarkan birokrasi kehilangan regenerasi. Jika tidak segera dibenahi, pelayanan publik sebagai wajah kehadiran negara di tengah rakyat bakal kehilangan daya saing,” tuturnya.

(*)