Gerindra Sebut Usulan Cak Imin Soal Pilkada Lewat Dprd Itu Akumulasi Kegelisahan Elite Parpol

• 

• Berita

• Politik

Sabtu, 26 Juli 2025 - 09:30 WIB

Jakarta, detikai.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong mengatakan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin agar Pilkada melalui DPRD merupakan akumulasi dari kegelisahan seluruh elite partai politik (parpol).

Kata Bahtra, Presiden RI Prabowo Subianto nan juga Ketua Umum Partai Gerindra itu sempat melempar usulan pemilihan kepala wilayah dipilih melalui DPRD beberapa bulan lalu.

“Sebetulnya sih ini bukan sesuatu buahpikiran nan baru ya, lantaran ketua umum kami sekaligus Presiden Prabowo pada pidato di aktivitas Partai Golkar, jika saya tidak salah tujuh bulan nan lalu, juga menyampaikan perihal nan serupa,” kata Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu, 26 Juli 2025.

“Tetapi itu semua akumulasi dari kegelisahan, baik itu nan dirasakan oleh seluruh masyarakat, maupun para elit-elit partai politik,” sambungnya. 

Menurut Bahtra, seluruh elite parpol berambisi penyelenggaraan pemilu tidak hanya melangkah baik dan berkualitas. Namun, juga melangkah secara efektif dan efisien, salah duanya dari segi biaya dan waktu.

“Itu semua kegelisahannya. Terus kemudian dari beragam perbincangan bahwa dengan Pilkada langsung nan diselenggarakan saat ini, itu biayanya terlalu besar dan mahal,” ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Cak Imin menyoroti soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemilu nasional dan wilayah dipisah. Menurutnya, sejauh ini kebanyakan nan disetujui hanya penundaan pemilihan DPRD.

Awalnya, Cak Imin mengusulkan perlu adanya pembentukan undang-undang soal sistem politik nasional. Ia menekankan pentingnya pertimbangan total mengenai pilkada.

“Salah satunya nan kami juga telah sampaikan ke Bapak Presiden langsung, saatnya pilkada dilakukan pertimbangan total faedah dan mudharatnya," kata Cak Imin dalam aktivitas Harlah ke-27 PKB di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 23 Juli 2025.

Cak Imin mengungkap, ada sejumlah bupati nan mengeluhkan lambatnya konsolidasi akibat proses politik nan panjang. Maka dari itu, dia menyarankan agar kepala wilayah ditunjuk oleh pusat maupun dipilih oleh DPRD di masing-masing daerah.

Usulan tersebut kata Cak Imin cukup menantang lantaran menuai banyak penolakan. Namun, dia menegaskan PKB mengusulkan perihal tersebut demi efektivitas percepatan pembangunan.