Proyek Kawasan Legislatif Dan Yudikatif Ikn Dilelang Bulan Depan

Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bakal melelang proyek area yudikatif dan legislatif Ibu Kota Nusantara (IKN) pertengahan Mei. Lelang proyek ini bakal dilakukan usai tender pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga penataan area Sepaku selesai dilakukan.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan, proses lelang untuk area KIPP hingga Sepaku ini bakal selesai pada pertengahan Mei.

"Untuk kelak nan yudisial ekosistem dan legislatif, ini bakal kita tenderkan setelah penandatangan perjanjian nan ini, pertengahan Mei mudah-mudahan sudah bisa penandatangan perjanjian (jalan KIPP hingga Sepaku), setelah itu perlu kita tenderkan lagi (kawasan yudikatif dan legislatif)," kata Basuki dalam aktivitas Kerja Sama IKN-Diaspora Network Global nan disiarkan secara daring, Rabu (23/4/2025).

Basuki mengatakan, sudah ada kepastian anggaran untuk pembangunan IKN dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maupun dari anggaran tambahan. OIKN mendapatkan tambahan Rp 8,1 triliun untuk pembangunan area yudikatif dan legislatif.

Sementara, anggaran nan sudah difinalkan DIPA mencapai Rp 5,4 triliun. Dari Rp 5,4 triliun, sekitar Rp 3,4 triliun bakal dialokasikan untuk pembangunan jalan di KIPP dan penataan area Sepaku.

"Karena ini pekerjaannya kan kudu banyak. Kalau sekaligus kelak nggak ketanganan malah waktunya kebuang-buang. Jadi kita tahapannya begitu, sehingga ini sudah ada juga anggarannya, kita sudah proses juga DIPA-nya, sembari kelak kita melelangkan," imbuh Basuki.

Basuki melanjutkan, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif tidak hanya membangun pusat kantornya, tapi juga termasuk kediaman untuk para personil DPR RI hingga hakim.

"Jadi untuk legislatif dan yudikatif tidak hanya kantornya. Jadi jika DPR, MPR, DPD, dan kemudian MA, MK, KY itu tidak hanya kantornya tapi juga kediaman para hakimnya, kediaman para personil DPR. Kemudian jalan-jalan di area itu kami bakal bangun mulai tahun 2025," jelas Basuki.

(rea/ara)