Prabowo Minta Tinjau Ulang Desain Gedung Dpr, Mk, Hingga Ma Di Ikn

detikai.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya khususnya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang kreasi gedung untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN, seperti gedung MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk yudikatif dan legislatif, dulu sudah pernah ada kreasi dari Kementerian PUPR, basic design-nya. Beliau minta di-review lagi. Kemudian kami kelak dengan Kementerian PU berbareng IKN bakal membentuk tim kreasi nan kelak bisa diarahkan oleh Bapak Presiden tentang ke depannya," tutur Basuki di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Basuki menyatakan, Prabowo mempunyai sasaran bahwa pada 2028, IKN sudah dapat menjadi ibu kota politik.

"Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif, jadi kantor-kantor dan huniannya, juga ekosistem legislatif," jelas dia.

Pada tahap awal ialah periode 2022-2024, APBN telah menginvestasikan Rp89 triliun untuk pembangunan IKN, meliputi proyek jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, instansi sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid, basilika, hingga gereja.

"Yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Kami hanya melaporkan progresnya. Di samping itu ada juga investasi swasta nan sudah di-groundbreaking sampai September nan lampau sebesar Rp58,41 triliun. Ini progresnya sekarang ada beberapa nan sudah jalan, ada nan sudah selesai, ada nan sedang dalam persiapan desain," ungkap Basuki.

Sementara untuk tahap kedua, nilai APBN nan dikucurkan untuk pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.

"Pertama, untuk menyelesaikan kompleks legislatif yudikatif dan ekosistem pendukungnya, serta membuka akses menuju IKN area WP2. Karena kita tadi kan WP1, ini ke WP2. Termasuk juga dalam Rp48,8 triliun ini adalah untuk memelihara, untuk mengelola prasarana dan sarana nan sudah diselesaikan pada tahap awal tadi," kata dia.