Polemik Mencuat, Persoalan Pemekaran Wilayah Dinilai Sudah Waktunya dibahas Serius

detikai.com, Jakarta - Polemik pembentukan wilayah otonomi baru (DOB) kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) menilai wacana pemekaran wilayah memang sudah saatnya dibahas secara serius mengingat moratorium pembentukan wilayah baru telah melangkah nyaris 10 tahun.

“Kami menilai memang sudah waktunya stakeholder pengelolaan wilayah kembali duduk berbareng termasuk mendengarkan masukan komponen masyarakat sipil mengenai urgensi pemekaran wilayah. Kami menilai penutupan kran pembentukan wilayah baru tidak bijak di tengah kebenaran tetap belum optimalnya jasa publik dan belum meratanya akses pembangunan di sejumlah wilayah,” ujar Ketua Umum Forkonas PP DOB Syaiful Huda, di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Dia mengungkapkan dorongan pembentukan wilayah baru seperti terjadi usulan pemecahan Jawa Tengah menjadi empat provinsi, Jawa Barat tiga provinsi, maupun pembentukan Daerah Istimewa Surakarta merupakan gambaran dinamika masyarakat. Menurutnya usulan tersebut tentu tidak muncul dari ruang kosong tetapi ada pedoman objektif nan perlu didiskusikan lebih lanjut.

“Pemerintah kudu mendengarkan suara-suara komponen masyarakat mengenai adanya usulan pemekaran wilayah. Selama ini suara-suara tersebut diabaikan menyusul adanya keputusan moratorium pembentukan wilayah baru sejak 2016 lalu,” katanya.

Huda mengatakan selama ini pemerintah terkesan menutup pintu perbincangan mengenai pembentukan wilayah otonomi baru. Alasan-alasan jika kebanyakan wilayah otonomi baru tetap menjadi beban anggaran negara, wilayah otonomi baru hanya memicu bentrok politik, wilayah baru hanya kemauan sebagian elite kerap dilontarkan untuk menolak wacana pemekaran wilayah.

“Padahal ada kondisi-kondisi objektif di lapangan di mana memang satu wilayah butuh dimekarkan,” katanya.