Peringatan Hardiknas Dan Upaya Pemenuhan Gizi Pelajar Lewat Mbg Di Jakarta

detikai.com, Jakarta - Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) nan diperingati setiap tanggal 2 Mei menjadi momentum terhadap pelajar di Indonesia untuk bisa mendapatkan haknya lebih baik lagi. Tak terkecuali makan bergizi cuma-cuma (MBG).

Program unggulan Presiden Prabowo tersebut diketahui menargetkan 82,9 juta anak Indonesia termasuk ibu mengandung nan dilakukan berjenjang hingga akhir 2025 sejak diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025.

Di Jakarta, sebagai ibu kota dan parameter program nasional, penyelenggaraan MBG sudah dimulai sejak hari pertama. Total, 12.054 pelajar sudah mendapat faedah dari program tersebut.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta Sarjoko mengatakan, pada awal Januari, Jakarta membuka 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ialah SPPG Halim, SPPG Ciracas, SPPG Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung nan secara keseluruhan bakal menyediakan MBG untuk 12.054 siswa penerima manfaat.

Rinciannya, SPPG Halim menyediakan makanan untuk 8 sekolah dengan total penerima faedah 2.953 siswa, SPPG Ciracas bertanggungjawab untuk 9 sekolah dengan total 3.055 siswa sebagai penerima manfaat.

Lalu SPPG Palmerah mendistribusi untuk 11 sekolah dengan jumlah penerima faedah sebanyak 2.987 siswa. Terakhir, SPPG Pulogebang menyalurkan ke 13 sekolah dengan penerima faedah sebanyak 3.059 siswa.

Tidak hanya sekolah negeri nan mendapatkan pengedaran dari program tersebut, namun swasta juga ikut dari tingkat pendidikan usia dini, sekolah dasar, menengah hingga atas/kejuruan.

Data teranyar diberikan Sarjoko, tercatat sudah ada 45 SPPG terdaftar di Jakarta dengan rincian 1 SPPG di wilayah Kepulauan Seribu. Kemudian 2 SPPG di Jakarta Barat. Selanjutnya, 22 SPPG di Jakarta Timur, 6 SPPG di Jakarta Utara, dan di Jakarta Selatan sebanyak 14 SPPG

"Dari info tersebut, sudah ada 135.047 peserta didik mendapatkan program MBG per 19 Maret 2025," ungkap Sarjoko saat dikonfirmasi detikai.com, Jumat (2/5/2025).

Gubernur Jakarta Pramono Anung pun menyatakan keseriusannya dalam mendukung program ini. Hal itu disampaikan saat beraudiensi dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Balai Kota, Rabu 12 Maret 2025. Menurut dia, Jakarta membuka pintu untuk terus menambah jumlah dapur masak alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai sasaran BGN ialah 791 unit.

"Program makan bergizi cuma-cuma sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Jakarta men-support program itu agar melangkah dengan baik. Sedangkan, sebagian besar anggaran pemerintah DKI Jakarta bakal lebih banyak untuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) nan lebih dibutuhkan oleh penduduk Jakarta," kata Pramono.

Tidak hanya itu, Pramono juga bakal mendorong pembaharuan kantin sekolah sebagai langkah simultan nan mengiringi program MBG.

Menanggapi perihal itu, Dadan menyambut baik. Dia mencontohkan, kemauan Pramono sudah pernah dicontohkan di kantin SMA Bina Insan. Mereka bekerja sama dengan BGN untuk memanfaatkan kantin sekolahnya sebagai SPPG nan menyalurkan MBG ke 10 sekolah di sekitar nan diklaim memberikan untung berbobot ekonomi.

"Jadi incomenya bertambah bukan berkurang, fasilitasnya digunakan, kantinnya tetap berjalan, apalagi benefit nan didapatkan tidak hanya di satu sekolah namun juga di sekolah sekitarnya," imbuh Dadan.

Pelaksanaan MBG di Jakarta turut mendapat perhatian lembaga internasional seperti Rocefeller Foundation dan Asian Development Bank, Rabu 30 April 2025. Mereka mengunjungi dapur SPPG di Pejaten nan beraksi di bawah pengawasan Polri, lewat Yayasan Kemala Bhayangkari milik Polri.

Wakasatgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang mengatakan, kunjungan tersebut sebagai langkah memantau dan mengkurasi gimana nantinya negara luar dapat turut berperan-serta mendonorkan dananya terhadap program MBG.

"Negara-negara donor nan nantinya bakal memberikan bantuan, khususnya program pemerintah Makan Bergizi," kata Danang dalam keterangan diterima.

Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengaku juga sudah menjalankan pemantauannya. Khusus di Jakarta, Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra mengatakan ada dua sekolah nan dikunjunginya berbareng tim KPAI.

Pertama di Kemang, Jakarta Selatan dan di Ciracas, Jakarta Timur. Secara umum, program tersebut sudah melangkah sejak diluncurkan Januari awal. Namun memang ada sejumlah catatan nan menjadi perhatian KPAI.

"Kalau di Kemang sudah ada edukasi terhadap pelajarnya, mengenai pemenuhan gizi mereka dan dipisahkan sejumlah pelajar nan mempunyai alergi terhadap menu tertentu. Sedangkan di Jakarta Timur pada waktu itu belum, sehingga tetap banyak sisa makanan tidak dihabiskan," tutur Jasra saat dihubungi detikai.com, Jumat (2/5/2025).

Berdasarkan temuan di lapangan, Jasra mencatat standar operasional prosedur (SOP) pemberian makan bergizi cuma-cuma kudu dicari waktu nan tepat. Sebab, umumnya menjadi berantem dengan waktu belajar mengajar.

Selain itu, antisipasi resiko keracunan dari menu disajikan kudu lebih ketat. Jika tidak, perihal itu bisa menyebabkan trauma bagi pelajar nan berujung penolakan untuk kembali mengonsumsi makanan dari program MBG.

"Kalau ini tidak dipulihkan pelajar ada kewaspadaan merasa was-was termasuk juga orang tua gitu ya jadi tentu ini bakal kontraproduktif ya dari apa nan menjadi tujuan awal, tujuan mulia adalah MBG itu memberikan kewenangan anak atas pembunuhan gizi tapi justru sebaliknya gitu ya lantaran ketika ada keracunan, anak sakit ya dari mengkonsumsi makanan tersebut lantaran berakibat mengenai kesehatan anak," jelas Jasra.

Soal penyebaran program MBG nan belum merata, Jasra menyatakan perihal itu dikarenakan biaya nan belum terdistribusi kepada SPPG dan juga proses persiapan dari infrastrukturnya. Alasan itu didapatkannya usai menjalankan focus group discussion berbareng pihak Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau di awal kan belum ada biaya dan itu kan dananya kan disuruh mitra dulu menalangi ya di cover, maka ini salah satu penyebab kenapa itu terlambat di samping juga memang prasarana dapurnya jika Jakarta sendiri itu banyak rumah makan, alias sekolah-sekolah nan kantinnya diberdayakan,” jelas Jasra.

Sebagai saran, Jasra berambisi MBG terus mendapat pertimbangan dari beragam pihak mengenai kebijakan, program, pembiayaan, dan tata kelolanya nan kudu melibatkan mahir independen serta melibatkan anak sebagai penerima manfaat.

"Perkuat pengawasan MBG mulai dari perencanaan, penyelenggaraan dan monitoring pertimbangan dengan melibatkan lembaga independen, pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, murid, forum anak dan masyarakat. Pelibatan pengawasan berlapis untuk mengurangi resiko keracunan makanan, transparansi pembiayaan, pengedaran makanan, serta edukasi gizi seimbang," urai Jasra.

Jasra mendorong, Badan Gizi Nasional untuk melakukan monitoring secara berkala mengenai status gizi anak dan membuka kejuaraan berbareng dalam memitigasi resiko penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Anak, orang tua dan Masyarakat, lembaga independen.

"Termasuk memastikan rujukan jasa dan SOP pelaksanaan, agar ada ukuran jasa nan prima dan tepat waktu. Sehingga dapat mengantisipasi beragam kondisi akibat MBG," tandas dia.