Pengurus Purnawirawan Tni Ad Temui Prabowo Di Istana, Bahas Apa?

detikai.com, Jakarta - Pengurus Purnawirawan TNI AD (PPAD) menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025). Pertemuan berjalan secara tertutup dari awak media.

Pantauan detikai.com, para Pengurus Purnawirawan TNI AD tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka kompak mengenakan seragam cokelat dan topi PPAD.

Saat ditanya awak media terkai pertemuan dengan Prabowo, Plt Ketua Umum PPAD Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak hanya bungkam. Dia dan sejumlah purnawirawan TNI AD lainnya langsung masuk ke kompleks Istana.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto mengatakan pertemuan PPAD dan Prabowo dalam rangka silaturahmi dan legal bihalal. Dia membantah pertemuan membahas soal usulan pemakzulan Wakil Presiden.

"Silaturahmi PPAD mau halalbihalal. Oh enggak (bahas pemakzulan)," ujar Putranto.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto mengungkapkan sikap Presiden Prabowo Subianto soal 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Adapun salah satu tuntutan mereka yakni, mengusulkan kepada MPR RI untuk mengganti Wakil Presiden.

Wiranto mengatakan Prabowo menghormati dan memahami usulan-usulan nan disampaikan oleh para purnawirawan TNI. Terlebih, Prabowo juga mantan prajurit TNI nan satu almamater dan perjuangan dengan para purnawirawan.

"Di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral nan sama, ya dengan jiwa saptamarga, ya, dan sumpah prajurit itu. Oleh lantaran itu, beliau memahami itu," jelas Wiranto usai menghadap Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Namun, kata dia, Prabowo sebagai kepala negara tak bisa serta merta menjawab tuntutan-tuntutan para purnawirawan TNI itu. Sebab, usulan nan disampaikan bukan masalah ringan sehingga Prabowo kudu mempelajari terlebih dahulu.

"Dalam negara nan menganut Trias Politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan nan ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya presiden tidak bakal ya menjawab alias merespons itu," ujarnya.

Wiranto menyampaikan seorang presiden tak hanya berjuntai pada satu sumber saja dalam pengambilan kebijakan alias keputusan.

Menurut dia, Prabowo mendengarkan sumber-sumber lain sebelum memutuskan sebuah kebijakan.

"Juga beliau memberi keputusan bukan hanya konsentrasi kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain nan kudu dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian, maka jika ada dugaan bahwa presiden tidak merespons, bukan seperti itu. Presiden ya telah menjelaskan seperti itu," kata Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu menekankan Prabowo tak mengacaukan dan tetap menghargai tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Wiranto mengingatkan agar pro kontra nan terjadi tak mengeruhkan suasana di masyarakat.

"Inilah ya sikap presiden bukan mengacaukan tapi tetap menghargai. Karena kita mengerti bahwa perbedaan itu ada, ada nan pro ada nan kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu nan terjadi dengan kita tidak satu sebagai bangsa," pungkas Wiranto.

Selain itu, Prabowo meminta masyarakat agar tak ikut berpolemik dalam masalah ini. Prabowo juga berpesan masyarakat tak perlu menyikapi pro dan kontra nan dapat menimbulkan kegaduhan dan mengganggu keselarasan Indonesia.

"Beliau berpesan tadi kepada saya, bakal disampaikan kepada masyarakat agar tidak ikut berpolemik masalah ini. Tidak ikut menyikapi pro dan kontra lantaran hanya bakal menimbulkan kegaduhan-kegaduhan nan bakal mengganggu kebersamaan kita, keselarasan kita sebagai bangsa," ujar Wiranto.