Pengumuman! Beras Sphp Dan Bansos Mulai Diguyur

Jakarta -

Pemerintah mulai mengguyur beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan support pangan beras. Kedua program itu dilakukan sebagai langkah mengintervensi kenaikan nilai beras nan tengah terjadi.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dia memastikan mulai Sabtu (12/7) masyarakat dapat membeli beras SPHP di pasar-pasar tradisional.

"Pemerintah berbareng Perum Bulog memastikan beras SPHP mulai dapat ditemui dan dibeli oleh masyarakat di pasar-pasar dan GPM (Gerakan Pangan Murah) mulai hari ini. Secara gradual, kita mulai salurkan dan terus masifkan, termasuk ke Koperasi Merah Putih dan Kios Pangan bimbingan pemerintah daerah," terang dia dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/7/2025).

Berdasarkan pantauan Bapanas, beras SPHP ini sudah mulai diakses masyarakat di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara sampai Papua. "Tentu intervensi pemerintah ini kita harapkan dapat meredam perubahan nilai beras. Beras SPHP nan diakses masyarakat kudu nan berbobot baik dengan nilai nan sesuai peraturan, sehingga lebih terjangkau," terang Arief.

Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan nilai nan merujuk pada Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2024.

Rinciannya adalah Rp 12.500/kg untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Rp 13.100/kg untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumsel), Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan. Rp 13.500/kg untuk wilayah Maluku dan Papua. Biasanya beras SPHP telah dikemas dalam corak bungkusan 5 kg.

Bansos Beras Disalurkan

Bantuan pangan beras juga mulai disalurkan pada Juli 2025 ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah resmi menyalurkan 360 ribu ton support pangan beras pada Juli sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi family rentan di seluruh Indonesia.

"Ini bukan sekadar bantuan, tapi bukti nyata kehadiran negara untuk menjaga daya beli rakyat, mengurangi beban rumah tangga, dan memastikan akses terhadap bahan pangan pokok, terutama beras," ujar Amran, Sabtu (12/7).

Amran menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara kesiapan pasokan dan keterjangkauan harga, di tengah akibat perubahan suasana dan dinamika ekonomi global.

Terkait program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar penyaluran tidak salah sasaran. "Bansos sudah pemerintah lepas langsung ke rakyat. Tapi untuk SPHP, saya tegaskan: Bulog agar hati-hati. Jangan sampai bocor alias dimanfaatkan oleh pihak nan tidak bertanggung jawab. Saya minta tidak tegas mafia pangan," tegasnya.

Peringatan ini didasari oleh investigasi Satgas Pangan Bareskrim Polri terhadap dugaan pelanggaran sejumlah produsen besar nan diduga mengedarkan beras tidak sesuai standar mutu dan takaran. Temuan ini memperkuat pentingnya SPHP sebagai pengendali nilai dan pelindung konsumen.

"SPHP bukan sekadar tambahan pasokan, tapi tembok dari praktik curang. Pelaksanaannya kudu berintegritas dan diawasi ketat. Kalau ada nan nakal, kita tindak tegas," kata Amran.

SPHP dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog melalui pengedaran ke pengecer pasar rakyat, koperasi desa, outlet pangan daerah, hingga Gerakan Pangan Murah. Beras SPHP dikemas 5 kg dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) nan ditetapkan pemerintah.

Di sisi hulu, Kementerian Pertanian terus memperkuat produksi beras melalui program pompanisasi, support bibit tahan kekeringan, dan percepatan tanam. Hasilnya, produksi beras nasional Januari-Agustus 2025 diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, naik 14,09% dibanding periode nan sama 2024 sebesar 21,88 juta ton.

(ada/ara)