Pemerintah Trump Rombak Kemlu As, Tutup Divisi Demokrasi Hingga Ham

Jakarta, detikai.com --

Pemerintah Presiden Donald Trump mengumumkan perombakan besar-besaran di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, lantaran dianggap mempunyai birokrasi nan terlalu "gemuk".

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan restrukturisasi di Kemlu AS bakal konsentrasi memangkas posisi dan mengurangi divisi-divisi kewenangan asasi manusia, lantaran organisasi "gemuk" itu tak sejalan dengan pemerintahan.

"Kementerian ini gemuk, tidak bisa menjalankan misi diplomatik pentingnya di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio, dilansir dari AFP.

"Birokrasi nan meluas menciptakan sistem nan lebih berjuntai pada ideologi politik radikal, daripada memajukan kepentingan nasional inti AS," imbuhnya.

Salah satu perubahan utama dari perombakan ini adalah menghapus bagian nan bertanggung jawab atas keamanan sipil, demokrasi, dan kewenangan asasi manusia.

Sebagai gantinya, bagian itu bakal digantikan oleh instansi koordinasi support luar negeri dan urusan kemanusiaan, nan bakal menyerap kegunaan dari Badan Pembangunan Internasional AS.

Kantor baru itu bakal mengawasi biro demokrasi, HAM, dan kebebasan beragama, nan mencakup pembelaan hak-hak pekerja di luar negeri.

Selain itu, perombakan ini juga termasuk menghapus instansi kejahatan perang, nan kegunaan terbarunya mencakup pengarsipan perlakuan Rusia terhadap penduduk sipil di Ukraina.

Juru bicara Kemlu AS, Tammy Bruce, memastikan dihapusnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berfaedah kegunaan mereka bakal berakhir. Namun area konsentrasi divisi-divisi tersebut dapat diimplementasikan dengan langkah nan lebih baik, cekatan, dan lebih cepat.

Sejalan dengan rencana ini, Kemlu AS disebut bakal mengurangi jumlah bagian dari 734 menjadi 602. Wakil Menlu AS juga bakal diminta membikin rencana dalam waktu 30 hari untuk mengurangi staf sebanyak 15 persen.

(dna)