Pemerintah Targetkan Birokrasi Kelas Dunia 2045, Fokus Digitalisasi Dan Sdm Aparatur

detikai.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045 bakal menitikberatkan pada transformasi digital dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.

Tujuan utamanya adalah menciptakan birokrasi kelas bumi pada 2045.

"GDRBN bakal menjadi tonggak krusial perubahan birokrasi Indonesia, dengan semangat membangun birokrasi kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ujar Rini dalam Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025–2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB 2024 di Kantor Kementerian PANRB, Rabu (30/4/2025).

Rini menjelaskan, GDRBN menargetkan reformasi menyeluruh, mulai dari digitalisasi pemerintahan, peningkatan kompetensi aparatur, pembentukan kelembagaan nan adaptif, hingga penyediaan jasa publik nan inklusif dan berkualitas.

Beberapa program strategis nan tengah disiapkan Kementerian PANRB meliputi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), transformasi pelayanan publik, serta penguatan pemerintahan digital.

SAKP dirancang untuk menyelaraskan kerja antar kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah agar lebih kolaboratif, efektif, dan efisien dalam mendukung pembangunan nasional.

"Transformasi digital sekarang tidak hanya sekadar mengubah proses manual menjadi digital, tetapi kudu menghasilkan akibat nyata dan nilai tambah bagi publik," jelasnya.

Lebih lanjut, Kementerian PANRB juga bakal mengembangkan ekosistem pelayanan publik nan lebih luas, inklusif, dan mudah diakses masyarakat. Rini berambisi reformasi ini bisa menghadirkan birokrasi nan betul-betul melayani rakyat.

Dalam kesempatan nan sama, kementerian memberikan penghargaan kepada lembaga pemerintah dengan capaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) terbaik tahun 2024. Rini berambisi pencapaian tersebut bisa menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan.

"Birokrasi nan berakibat hanya bisa terwujud lewat kolaborasi. Apa nan kita kerjakan bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa dan masyarakat Indonesia," tegasnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan, tahap Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 transparan dan bebas dari kecurangan...