Pemerintah Perketat Penerimaan Sekolah Rakyat, Mensos: Jangan Ada Kkn!

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat melangkah transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pengawasan dilakukan secara ketat oleh beragam pihak.

Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan proses penerimaan siswa. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa hanya anak-anak nan betul-betul memerlukan nan diterima di Sekolah Rakyat. Mensos menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini.

Proses verifikasi info calon siswa melibatkan beragam pihak, termasuk pendamping PKH, RT/RW, kepala desa/lurah, kepala sentra, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kita mulai lihat satu per satu lantaran terus terang kita kudu memastikan bahwa nan sekolah di sini adalah mereka nan berada di desil 1, mereka nan memang jika dalam bahasa statistik minta maaf miskin ekstrem alias miskin," katanya.

Ia mencontohkan, ada seorang janda, pekerja tani, nan menghidupi empat anak. Profil-profil family seperti ini nan dididik untuk bisa sekolah di Sekolah Rakyat.

"Jadi bukan lantaran KKN, bukan lantaran dekat dengan mereka nan mengambil keputusan, tetapi ini betul-betul mereka nan memerlukan sentuhan dari kita, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan dalam prosesnya," katanya