Pemerintah Mau Pendekatan Ke Trump Biar Ekspor Ri Ke As Aman

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso, buka peluang komunikasi bilateral dengan Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih Donald Trump. Hal itu ia lakukan untuk memastikan kinerja ekspor produk Indonesia ke AS tidak terganggu oleh pembatasan dan kenaikan tarif.

"Ya nanti kita coba lakukan pendekatan lagi ya. Jadi seperti apa, formulasi hubungan yang bagus, sehingga kita bisa menembus pasar," kata Budi kepada wartawan di Gedung Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Namun begitu, Budi meyakini kepemimpinan Trump jilid 2 di AS tidak akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia sebagaimana yang terjadi pada era pertama kepemimpinan Trump.

"Yang dulu enggak, mudah-mudahan tahun ini juga enggak," ujarnya.

Budi mengatakan, era pertama kepemimpinan Trump juga sempat dikhawatirkan akan menghambat kinerja ekspor Indonesia. Namun begitu, ia meyakini UMKM yang memiliki kualitas dan daya saing tinggi tidak akan mengalami dampak yang dikhawatirkan.

"Jadi kita harus siap, makanya yang penting dulu kita punya daya saing. Jadi kalau kita misalnya punya daya saing," tutupnya.

Untuk diketahui, Trump dikabarkan akan mengambil langkah ekstem usai dilantik jadi Presiden AS. Ia mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi nasional.

Mengutip CNN, Kamis (9/1/2025), langkah ini mau diambil Trump demi memberikan justifikasi hukum untuk mengotak-atik tarif perdagangan pada negara sekutu dan musuh. Saat sudah menjabat, Trump disebut memiliki rencana besar untuk mengatur ulang neraca perdagangan world AS.

Deklarasi keadaan darurat ekonomi nasional memungkinkan Trump untuk menyusun programme tarif perdagangan baru dengan menggunakan Undang-Undang Kekuasaan Darurat Ekonomi Internasional. Kebijakan ini secara sepihak memberi wewenang kepada Presiden AS untuk mengelola impor selama keadaan darurat nasional.

Trump dinilai menyukai undang-undang tersebut karena memberikan yurisdiksi yang luas atas bagaimana tarif diterapkan tanpa persyaratan ketat. Hal itu membuktikan bahwa tarif perdagangan diperlukan atas dasar keamanan nasional.

Pada 2019, Trump sempat menggunakan perangkat kebijakan yang sama untuk mengenakan tarif 5% pada semua impor dari Meksiko, bahkan dia mengancam menaikkan tarif menjadi 25% jika Meksiko tidak mengurangi jumlah imigran tanpa dokumen yang melintasi perbatasan AS.

(rrd/rrd)