Pemerintah Janji Carikan Solusi Soal Ojol Minta Potongan Aplikasi Turun 10 Persen

detikai.com, Jakarta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah berjanji bakal mencarikan solusi mengenai tuntutan pengemudi ojek online (ojol) nan meminta potongan aplikasi turun menjadi 10 persen. Pemerintah, kata dia, sedang berupaya menjembatani kemauan pengemudi ojol dan perusahaan aplikator.

"Kita sedang berupaya menjembatani, mengomunikasikan antara aplikator dan teman-teman bekerja ya di ojol. Untuk mencari titik jumpa ya. Karena memang kudu duduk dan dibicarakan ya," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Prasetyo memahami bahwa, baik pengemudi ojek online maupun perusahaan aplikator mempunyai kalkulasi masing-masing mengenai potongan tarif. Prasetyo menyampaikan perihal ini sudah dikomunikasi dan bakal segera dicarikan solusi terbaiknya.

"Teman-teman aplikator juga mempunyai kalkulasi dan merasa komposisi 80-20 itu sudah nan paling tepat. Tapi kemudian juga ada aspirasi dari teman-teman ojol nan porsi 20-nya ini menjadi 10 (persen)," jelasnya.

"Ini kami sudah coba komunikasikan beberapa kementerian mengenai kemarin juga sudah menerima audiensi dari teman-teman ojol untuk segera kita carikan titik temunya," sambung Prasetyo.

Prasetyo menuturkan pengemudi ojek online merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah berkomitmen mencarikan titik jumpa agar baik pengemudi ojol maupun perusahaan aplikator mendapatkan keuntungan.

"Ojol ini juga salah satu penggerak roda ekonomi kita, jumlahnya juga cukup besar dari sisi jumlah pekerja. Kemudian dari sisi aktivitas ekonominya juga itu signifikan, membantu kita semua kan. Jadi kita mau cari titik temunya agar untung bersama-sama kan. maju bersama-sama, maju bersama-sama," tutur Prasetyo.

Beredar video viral mengenai kasus hilangnya sepeda motor milik pengemudi ojol. Kejadian tersebut berada di area Apartemen Kertajaya Surabaya

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan agar polemik tarif ojek online (ojol) tidak mengganggu stabilitas industri transportasi online nan sangat vital bagi keberlangsungan UMKM.

"Kementerian UMKM berkepentingan menjaga stabilitas dan kondusivitas industri transportasi online, termasuk hubungan antara aplikator dan pengemudi ojek online serta merchant UMKM di dalamnya," ujar Maman seperti dilansir Antara.

Maman menyoroti pentingnya menjaga ekosistem digital UMKM, mengingat banyak pelaku UMKM seperti penjual makanan, minuman, dan toko kelontong sangat berjuntai pada jasa pengantaran dari ojek online.

"Ekosistem digital kita jangan sampai terganggu hanya lantaran polemik tarif. Kami mau agar semua pihak saling memahami, lantaran aplikator dan pengemudi ojek online saling membutuhkan. Tanpa salah satu di antara itu, roda ekonomi digital tak bakal berputar," katanya.

Maman menambahkan, elastisitas kemitraan ini menjadi solusi terbaik nan berpihak pada keberlangsungan usaha, kesejahteraan mitra pengemudi, dan pertumbuhan UMKM di ruang digital.

Menanggapi demonstrasi ojek online nan menuntut penurunan potongan tarif dari maksimal 20 persen menjadi 10 persen, Maman membujuk semua pihak untuk tidak memperpanjang perdebatan tersebut.

"Tidak perlu berpolemik. Kalau ada nan kurang berkenan dengan skema tarif di satu aplikator, bisa beranjak ke pilihan lain nan lebih sesuai, prinsipnya elastisitas untuk semua," kata Maman.

Menurutnya, setiap aplikasi ojek online mempunyai kebijakan bagi hasil nan berbeda, dan elastisitas ini perlu dipertahankan.

Sebagai contoh, dia menyebut bahwa pengemudi nan tidak berkenan dengan potongan tarif 15-20 persen bisa beranjak ke aplikasi seperti Maxim alias InDrive, nan masing-masing menetapkan potongan tarif 8 -13 persen dan 10,54 persen.

Puluhan ribu pengemudi ojek online (ojol) dari beragam wilayah menggelar tindakan demonstrasi di Jakarta pada Selasa (20/5/2025) siang. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan kepada pemerintah mengenai izin dan kesejahteraan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa pemerintah menghormati tindakan tenteram nan dilakukan oleh para pengemudi ojol tersebut. 

"Demo adalah bagian dari kewenangan masyarakat untuk berekspresi. Kita hormati. Silakan saja dilakukan selama tidak melanggar norma dan tetap menjaga ketertiban umum," kata Juri saat ditemui di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Juri menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap bunyi rakyat dan akan mendengarkan setiap aspirasi nan disampaikan dalam tindakan tersebut.

"Silakan saja, tentu pemerintah bakal mendengarkan apa nan disampaikan masyarakat, termasuk para pengemudi ojek online," ujar Juri.