Pemerintah Harus Berhati-hati Soal Utang, Begini Saran Ekonom!

Jakarta, CNBC Indonesia-Jelang 100 hari pemerintahan Prabowo, ahli ekonomi menilai kapabilitas pemerintah untuk menambah utang semakin menipis.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menjelaskan saat ini, utang pemerintah terus membengkak mencapai Rp 8.680 triliun pada 2024 dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 39%.

Selain itu kembang utang nan tinggi, tenor utang nan pendek dan penerimaan negara nan rendah menyebabkan situasi fiskal Indonesia sangat beresiko.

Bahkan, Debt Service Ratio (DSR) diperkirakan mencapai 45% di tahun 2025 dan 44% pada tahun 2026 alias jauh dari pemisah kondusif 30%.

Kondisi fiskal nan berat dan tingkat kepercayaan penanammodal nan rendah merupakan tantangan utama.

"Ketika DSR sudah sangat tinggi ini sudah lampu kuning. Kan kita mengharapkan investor, sementara penanammodal mengharapkan kembang nan lebih tinggi," ujarnya.

Pada pekan kedua Januari 2025, berasas catatan Bank Indonesia, pasar SBN Indonesia mulai bergejolak, lantaran para penanammodal mulai melakukan tindakan jual neto sebesar Rp 2,9 triliun, padahal pada pekan pertama Januari 2025 tetap tercatat beli neto Rp 1,94 triliun.

Yield SBN 10 tahun pun terkerek naik ke posisi 7,18% dari sebelumnya sebesar 6,95%, seiring dengan juga naiknya yield UST Note 10 tahun ke level 4,689% pada 9 Januari 2025 dari sebelumnya di kisaran 6,95% pada 3 Januari 2025.

Wijayanto menyarankan untuk pemerintahan Prabowo untuk mencari sumber pendanaan fiskal nan lebih berkelanjutan.

Karena, dia menilai SBN bukanlah sumber pembiayaan nan dapat memperkuat dalam jangka panjang. Tercatat, dari total Rp 8.530 triliun utang pemerintah sebesar Rp 7.483 alias sekitar 87,7%.

"Kenapa banyak SBN, utang itu mudah ini nan terjadi dalam 10 tahun terakhir. Tanpa fiskal nan bagus tidak bisa membiayai program-program pemerintah" ujarnya.

(mij/mij)

Next Article Utang Pemerintah Kini Rp8.400 T, Tahun Depan Tambah Lagi Rp775 T