ARTICLE AD BOX
detikai.com, Jakarta Pemerintah terus mendorong realisasi investasi dan hilirisasi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan menetapkan sasaran investasi sebesar Rp 61,09 triliun pada 2025. Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 nan hanya Rp 26,9 triliun berasas penetapan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB, Wahyu Hidayat mengungkapkan pihaknya tetap meminta pertimbangan ulang mengenai sasaran tersebut.
"Kemarin kami minta dipertimbangkan kembali sasaran Rp 61,09 triliun itu, kami minta disesuaikan dulu,” katanya.
Menurut Wahyu, kenaikan sasaran ini cukup berat mengingat kebijakan efisiensi anggaran nan diterapkan pemerintah pusat. Kondisi ini berakibat pada keterbatasan operasional wilayah dalam mengejar investasi.
Sebelumnya, operasional DPMPTSP NTB mengandalkan biaya dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun sekarang DAK telah dihapus. "Dengan kondisi seperti ini gimana langkah kita mengejar sasaran itu. Kemarin saja Rp 26,9 triliun, sekarang menjadi Rp 61,09 triliun,” ujarnya.
Meski demikian, realisasi investasi di NTB pada 2024 mencapai Rp 54,5 triliun, melampaui sasaran RPJMD NTB sebesar Rp 25,4 triliun dan sasaran BKPM RI sebesar Rp 26,9 triliun.
Peningkatan ini didorong oleh investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nan menyumbang Rp 37 triliun, diikuti sektor perindustrian Rp 10 triliun, serta pariwisata dan ekonomi imajinatif Rp 4 triliun.
Namun, Wahyu menilai sektor tambang tidak bisa sepenuhnya diandalkan lantaran izin ekspor konsentrat AMMAN Mineral di Sumbawa Barat berhujung pada Desember 2024.
"Jadinya untuk perihal ini nan kita kejar industri turunan tambangnya,” tandasnya.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sukses mencatatkan kesepakatan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar senilai Rp3,9 triliun dalam waktu kurang dari 2 bulan.