Pelamar Ppsu Di Jakarta Mencapai Lebih Dari 7 Ribu Orang

detikai.com, Jakarta Jumlah pelamar pekerjaan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta mencapai lebih dari tujuh ribu orang.

"Ini sudah lebih dari komposisi nan dibutuhkan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam keterangan resmi, Minggu (4/5/2025) dilansir Antara.

Dengan demikian, lanjut Pramono, alokasi untuk PPSU tetap, sehingga tidak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang.

Pramono menegaskan bakal mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme.

Ia juga sudah menginstruksikan jejeran lurah, camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU nan bakal direkrut.

"Proses rekrutmen bakal dilakukan secara transparan dan kita membuka diri terhadap beragam masukan," kata Pramono.

Pramono menegaskan hanya Gubernur DKI Jakarta nan bisa menetapkan personel nan direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.

"Sampai saat ini proses rekrutmen tetap belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, bakal saya buat secara transparan dan terbuka, sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada," kata Pramono.

Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di beragam kelurahan.

Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, ialah sebesar Rp5.396.791 per bulan. Selain penghasilan pokok, petugas PPSU juga menerima beragam tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) .

Ribuan penduduk antusias melamar sebagai petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Kami ajak Anda berasosiasi berbareng Teatrika Putri nan sudah ada di Balai Kota Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai, lonjakan pelamar PPSU adalah refleksi dari minimnya lapangan kerja umum di Jakarta.

"Fenomena ini menjelaskan kurangnya lapangan kerja di Jakarta. Gubernur-gubernur sebelumnya tidak punya visi nan jelas soal pembukaan lapangan kerja. Ini makin parah pasca-lebaran lantaran urbanisasi naik tajam," ujar Trubus.

Ia juga menyebut banyaknya pekerja informal nan belum mempunyai pekerjaan tetap turut mendorong membludaknya pelamar posisi PPSU.

Pekerjaan sebagai PPSU menjadi sasaran lantaran menawarkan penghasilan stabil, perlindungan sosial, serta akses ke jasa pemerintah. Terlebih lagi, sekarang lulusan SD pun bisa mendaftar, setelah Pemprov DKI menghapus batas minimal pendidikan SMP.

Bagi pelamar nan lolos seleksi dan resmi menjadi petugas PPSU, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan penghasilan sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, ialah sebesar Rp5.396.791 per bulan.

"Proses seleksi sekarang lebih terbuka dan adil. Kami tidak mau ada diskriminasi. Semua penduduk punya kewenangan nan sama untuk mendapatkan pekerjaan," tegas Gubernur Pramono Anung.

Untuk memastikan proses seleksi berjalan transparan, Pemprov DKI menginstruksikan para wali kota dan lurah agar membuka jasa pendaftaran secara aktif hingga seluruh tahapan rampung.

Selain itu, sistem seleksi dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk menjamin keterbukaan dan kesetaraan bagi seluruh pelamar.