Pdip Jatim Bicara Soal Peluang Paw Adi Sutarwijono Usai Dicopot

Surabaya, detikai.com --

DPD PDIP Jawa Timur angkat bicara mengenai rumor pergantian antar waktu (PAW) terhadap Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono. Isu ini mencuat setelah Adi dicopot dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya.

Wakil Ketua DPD PDIP Jatim Bidang Kehormatan Partai, Budi Sulistyono namalain Kanang menjelaskan PAW hanya bisa dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai patokan nan berlaku.

"PAW itu ada berapa syarat. Satu, mengundurkan diri. Kedua, meninggal dunia. Ketiga, tidak menjadi personil partai lagi," ujar Kanang saat ditemui awak media.

Ia menambahkan kemungkinan PAW terhadap Adi Sutarwijono sangat kecil, selain jika nan berkepentingan memutuskan mundur secara sukarela.

"Bisa saja (PAW) jika Mas Adi itu mengatakan, 'waduh saya tahu saya mundur aja (dari DPRD Surabaya)'," kata Kanang.

Namun demikian, Kanang menegaskan hingga saat ini PDIP Jatim tidak mempunyai rencana mengarah ke proses PAW terhadap Adi.

"Nah ndaklah, kita tidak bakal mengarah ke situ (PAW), selain nan berkepentingan sendiri," tegasnya.

DPP PDIP resmi mencopot Adi Sutarwijono dari posisi Ketua DPC PDIP Surabaya. Pencopotan Adi diumumkan langsung oleh Wakil Ketua DPD PDIP Jatim bagian Kehormatan Partai Budi Sulistyono namalain Kanang di kantornya, Jalan Raya Kendangsari Industri Surabaya, Jumat (2/5).

Setidaknya ada dua pengurus DPC PDI Surabaya nan dicopot dari posisinya. nan pertama adalah Adi Sutarwijono dari kedudukan ketua. Kemudian Achmad Hidayat dari posisi Wakil Sekretaris bagian Program PDIP Surabaya.

Sedangkan, Sekretaris DPC PDIP Surabaya Baktiono dan Bendahara DPC PDIP Surabaya Taru Sasmita mendapatkan hukuman peringatan.

"Nah, ketuanya (Adi Sutarwijono) saat sekarang mendapatkan hukuman pembobotan nan agak berat, agak berat ialah pembebastugasan. nan sekretaris (Baktiono), itu sekretaris mendapatkan hukuman peringatan. Bendahara (Taru Sasmita) itu mendapatkan hukuman peringatan juga," kata Kanang.

Kanang mengungkapkan hukuman ini dijatuhkan berasas hasil pertimbangan oleh DPP PDI Perjuangan selama pemilu, pilkada, dan pileg 2024. Alasan pemberian hukuman adalah internal DPC dinilai kurang solid. Turunnya perolehan bangku pileg 2024 disebut lantaran kurang baiknya komunikasi antar pengurus.

"Turunnya perolehan bangku dari 15 jadi 11, ini jadi pertimbangan juga. Soliditas tentang rutinitas keahlian partai. Tentang rapat dan lainnya rupanya ada beberapa nan kurang ideal, komunikasinya kurang bagus," pungkas Kanang.

(frd/pta)

[Gambas:Video CNN]