Pakistan Siap Bela Kedaulatan Negara Buntut Tuduhan India Soal Kashmir

Jakarta, detikai.com --

Pemimpin Pakistan mendeklarasikan siap memihak negara setelah serangan mematikan di Kashmir. Pakistan dituding India menjadi pihak bertanggung jawab atas serangan nan menewaskan 26 orang itu.

Serangan di Kashmir pada 22 April itu memperburuk hubungan Pakistan dan India nan sesungguhnya sudah tidak baik dari generasi ke generasi.

Perdana Menteri Shehbaz Sharif juga menyerukan Pakistan mempunyai angkatan bersenjata mumpuni untuk memihak negara. Hal itu disampaikan menyusul baku tembak di perbatasan Kashmir dengan India sejak Jumat (25/4).

"Angkatan bersenjata kita nan gagah berani tetap sepenuhnya bisa dan siap untuk mempertahankan kedaulatan negara," kata Sharif dalam sebuah upacara militer di Abbottabad seperti diberitakan AFP pada Sabtu (26/4).

Di sisi lain, Pakistan dipastikan siap berkedudukan aktif untuk penyelidikan lebih lanjut mengenai serangan mematikan nan menargetkan penduduk sipil di Kashmir itu.

"Kami terbuka untuk berperan-serta dalam penyelidikan nan netral, transparan, dan kredibel."

[Gambas:Video CNN]

Buntut serangan itu, New Delhi menangguhkan perjanjian pembagian air, mengumumkan penutupan perbatasan darat utama dengan Pakistan, menurunkan hubungan diplomatik, dan mencabut visa bagi penduduk Pakistan.

Pakistan bolak-balik membantah terlibat dalam serangan. Namun, Islamabad sebagai respons juga memerintahkan pengusiran diplomat dan penasihat militer India, membatalkan visa bagi penduduk negara India -- selain peziarah Sikh -- dan menutup perbatasan utama di sisinya.

Tak hanya itu, Pakistan juga menutup wilayah udara bagi maskapai penerbangan India.

Pakistan juga memperingatkan bahwa setiap upaya India untuk menghentikan pasokan air dari Sungai Indus bakal menjadi "tindakan perang."

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendesak negara-negara tetangga nan telah bertempur acapkali di masa lampau itu untuk menunjukkan "pengekangan diri nan maksimal."

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump telah meremehkan ketegangan tersebut, dengan mengatakan bahwa perselisihan tersebut sama seperti masalah di masa lampau nan bakal "diselesaikan, dengan satu alias langkah lain."

(afp/chri)