Nusron Lapor Kementerian Atr Setor Pnbp Rp 880 M Ke Negara

Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 880 miliar hingga bulan Maret alias kuartal I 2025. Angka ini mencapai 27,40% dari sasaran kementerian di tahun ini sebesar Rp 3,2 triliun.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, secara keseluruhan anggaran kementeriannya saat ini berjumlah Rp 4,44 triliun. Angka ini merupakan jumlah anggaran setelah kementeriannya terdampak efisiensi sebesar Rp 2,01 triliun.

"Pada tahun ini sebetulnya nan eksisting nan kita dapatkan Rp 6,45 triliun kemudian ada blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 2,01 triliun. Akhirnya pagu nan efektif adalah sebesar Rp 4,44 triliun," kata Nusron, dalam Rapat Kerja (Raker) berbareng Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Kemudian dari sisi penyerapan anggaran, Nusron melaporkan, sampai pada akhir bulan Maret alias Q1 penyerapan sebesar Rp 1,49 triliun. Secara persentase, nomor itu ekuivalen dengan 33,75% dari pagu efektif.

"Kemudian capaian penerimaan negara bukan pajak alias PNBP tahun 2025 adalah sebesar Rp 0,88 triliun dari sasaran nan ditetapkan sebesar Rp 3,2 triliun alias mencapai 27,40% ini di Q1," ujar Nusron.

Kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada tahun 2025 sampai dengan minggu kedua bulan April telah merealisasikan sejumlah program dan aktivitas prioritas nasional.

Prioritas tersebut antara lain program persetujuan alias substansi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kab/kota dari sasaran 127 persub RDTR, targetnya turun setelah efisiensi menjadi 46 persub RDTR, dengan realisasi sampai bulan ini ada 5 persub RDTR alias 10,87%.

Kemudian peta bagian tanah dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Semula targetnya 2,54 juta hektare, setelah kena efisiensi tinggal 643.420 hektare, realisasinya 81.270 alias sudah 12,6%.

"Kemudian sertifikat kewenangan atas tanah dari sasaran semula sekitar 3 juta, tinggal 1,14 juta bidang, realisasinya sudah 94.511 alias 8,27%," kata Nusron.

Berikutnya, ada program info tanah ulayat dari sasaran semula 10.000 hektare tinggal 1.000 hektare. Adapun realisasi baru 15%. Kemudian program SK redistribusi tanah nan targetnya 175.865 bidang, setelah efisiensi menjadi 58.489 bidang. Namun saat ini program tersebut belum terealisasi, tetap on going process, termasuk juga dengan program reforma agrarian.

Kemudian ada program peta area nilai tanah targetnya dari semula 709.900 hektare, volume turun menjadi tinggal 199.300 hektare. Adapun nan sudah penerapan ada 18.000 hektare alias 9%.

Kemudian tindak lanjut penertiban tanah terlantar, area terlantar, hasil pengendalian HGU habis, tanah tidak termanfaatkan dan pelepasan sebagian, dari sasaran 25.000 kemudian kena blokir 20.000 tinggal 5.000 skrg sudah 336 alias 6,71%.

"Kemudian penanganan sengketa, perkara, bentrok dan kejahatan pertanahan alias SeKoper itu targetnya 2.151 perkara kena blokir 1.075, (target) tinggal 1.076. Sudah realisasi 226 (perkara) alias 21,28%," ujar dia.

(acd/acd)