Nah! Ini Daftar Nama 20 Bank Ri Yang Bangkrut Dan Tutup Sepanjang 2024

2 bulan yang lalu

ARTICLE AD BOX

Jakarta, detikai.com - Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) nan ambruk pada tahun 2024 lampau mencapai rekor tertinggi, ialah dengan total 20 bank, nomor itu jauh melampaui rata-rata tahunan menurut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nan biasanya hanya berkisar 6 hingga 7 BPR.

Pada Juli lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menyampaikan, hingga Agustus 2024, jumlah BPR nan ditutup mendekati nomor 20. Kendati demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menegaskan, banyaknya penutupan BPR tersebut tidak mencerminkan adanya gejolak dalam sektor perbankan.

"Penutupan BPR bisa menjadi indikasi nan baik saya kira, gimana bekerjanya sistem di Indonesia. Artinya, justru sebetulnya BPR nan sekarang mungkin sudah nyaris 20 nan kita tutup itu tidak menimbulkan sama sekali goncangan alias keresahan pada masyarakat," kata Dian dalam webinar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dikutip Selasa (28/1/2025).

Dian, nan merupakan personil Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio, mengatakan bahwa lembaga itu dapat menyikapi jatuhnya BPR-BPR di beragam tempat dengan cepat. Sehingga deposan masyarakat aman, dan masalah dapat diselesaikan dengan cepat.

"Dan ini suatu confidence nan sangat besar, agar ke depan masyarakat tidak ragu menyimpan di bank umum alias BPR nan dalam pengawasan kita nan semakin baik dari waktu ke waktu," ujarnya.

Modus fraud pengurus BPR

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar mengungkapkan ada tiga "celah" para pelaku fraud di BPR. nan pertama adalah pengawasan berjenjang nan tidak melangkah di BPR terkait, dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.

Ary mengungkapkan tidak hanya pemegang saham saja nan melakukan fraud, tapi juga para dewan hingga pegawai.

"Jadi ada kewenangan nan dia [pegawai itu] miliki dan tidak ada pengawasan," kata Ary beberapa waktu lalu.

Dalam perihal ini, dia menyebut teknologi info (IT) menjadi krusial untuk mengelola tata kelola nan baik. Sebab dengan sistem IT, permintaan angsuran bodong dapat ditolak secara otomatis.

"Jadi mungkin pemanfaatan teknologi IT di BPR itu juga menjadi krusial untuk paling tidak agar tata kelolanya baik," pungkas Ary.

Kerap kali, fraud dilakukan antara calon debitur bekerjasama dengan dewan nan mempunyai kewenangan memberikan kredit. Lantas, calon debitur itu dengan mudah menerima angsuran tanpa melalui assessment alias penilaian. Kemudian terjadi kickback angsuran alias pembayaran terlarangan kepada pejabat bank tersebut.

"Dan nan lebih parah lagi angsuran fiktif. Benar-benar projeknya tidak ada dan di-create dan itu biasanya dilakukan berjemaah. Mulai dari dewan pegawai maupun bagian komite investasi," terang Ary.

Selain, ada juga modus angsuran "topengan" di mana para pemegang saham alias pengurus bank menggunakan KTP-nya untuk membikin angsuran fiktif.

"Jadi seolah-olah si debiturnya minjem angsuran itu. Nah lantaran topengan ya si debiturnya tidak tahu kan. Tapi ada nan tahu dipinjem dapat fee ya itu juga termasuk," ujar Ary.

Modus ketiga, mengambil biaya simpanan tanpa sepengetahuan memiliki.

"Jadi deposan sudah masukin duit ke bank tapi dibuat selip penarikan tanpa sepengetahuan digunakan. Nah itu bisa terjadi ya lantaran tadi barangkali semuanya dilakukan secara manual dan tidak ada pengawasan," jelas Ary.