Menteri Pu & Gubernur Jabar Bahas Penanganan Banjir Pekan Depan

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dijadwalkan bakal berjumpa dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada Senin (17/3/2025) pekan depan. Sebelumnya, PU juga telah mengadakan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas penanganan banjir.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah mengatakan, dirinya belum mengetahui secara pasti agenda pembahasan dalam pertemuan di Senin mendatang. Namun dia membenarkan agenda tersebut.

"Aku belum agendanya, kemarin kan sudah (dengan Pramono), paling lanjut itu, pembicaraan kayak kemarin (soal banjir)," kata Zainal, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (14/3).

Sedangkan dalam pertemuan dengan Pramono Anung pada Kamis (13/3) lalu, dibahas mengenai penanganan banjir di area DKI Jakarta, termasuk salah satunya menyangkut pembangunan tanggul sungai. Turut datang dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

"Semua sepakat DKI, PU, sama ATR/BPN, bekerja berbareng untuk menuntaskan masalah banjir, sesuai tugas masing-masing. Nanti DKI bakal membebaskan, mengeluarkan penlok, melakukan pembebasan sempadan, sehingga tanggul bisa segera dibangun," terang Zainal.

"Kalau nan sudah ada tanggulnya, mudah kan ukurnya, delineasinya. Ini tanggul, kan ada aturan, sempadan, sekian meter. Tanggul itulah nan dianggap pemisah badan sungai. Nanti ATR/BPN bakal melakukan pendampingan, survei bersama, termasuk APH," sambungnya.

Zainal mengakui bahwa dalam sejarahnya penanganan banjir tetap terkendala lantaran kurangnya koordinasi dan tiap-tiap lembaga punya tantangannya tersendiri. Namun dia yakin, kali ini realisasinya bisa lebih sigap lantaran kesepakatan telah terjalin.

Di sisi lain, dirinya juga menyoroti tentang keberadaan sertifikat kewenangan milik (SHM) di area sempadan sungai nan mengganggu program normalisasi hingga pembangunan tanggul. Hal ini juga nan kerap disinggung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di beberapa kesempatan lalu.

"Normalisasi itu memang perlu ruang, jika ada sempadan, macem-macem. Cuma, ya seperti tempat lain, kita mau bangun bendungan, di situ ada kewenangan milik orang lain, kan nggak mungkin langsung diusir. Kita kan kudu memanusiakan juga, jangan-jangan dia dulu nggak tahu juga jika itu aturannya seperti itu. Kita nan begitu-begitu, kita aja diskusi," ujarnya.

Sebagai informasi, pertemuan antara Kementerian PU, ATR/BPN, dan Pramono Anung dilaksanakan pada Kamis (13/3/2025). Pemerintah menargetkan program normalisasi Sungai Ciliwung dapat rampung pada 2026, tahun depan.

"Kami sudah membahas secara menyeluruh agar program ini bisa segera melangkah tanpa kendala, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama kita adalah percepatan pembebasan lahan sehingga pengerjaan bisa dilakukan berjenjang mulai tahun ini hingga tahun depan (2026)," kata Menteri PU Dody Hanggodo, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/3/2025).

Saat ini, progres normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 33,69 km sudah diselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, tetap belum dikerjakan. Kementerian PU bakal memastikan segala aspek teknis dan anggaran telah siap, sehingga setelah lahan dibebaskan pengerjaan dapat langsung dilakukan tanpa hambatan.

"Kami memerlukan total lahan seluas 35,94 hektare (ha) dengan jumlah bagian sebanyak 5.353 bidang. Ini menjadi prioritas kami dalam waktu dekat," ujarnya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, khususnya di segmen antara Pengadegan hingga Rawajati. Lahan nan bakal dibebaskan seluas 11 hektare (ha) dengan panjang 16 kilometer (km).

"Kami sudah menyusun time frame untuk pengadaan tanahnya. Setelah penetapan letak pada Maret 2025, kami targetkan pembebasan lahan selesai pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan bentuk bisa segera dimulai pada Juli 2025," jelas Nusron.

(shc/rrd)