Menteri Hukum Tegaskan Prabowo Dukung Ruu Perampasan Aset

Jakarta, detikai.com --

Presiden RI Prabowo Subianto disebut sangat mendukung Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk segera dibahas berbareng DPR dan disahkan menjadi Undang-undang.

Bahkan, Prabowo disebut sudah membuka komunikasi dengan seluruh ketua umum partai politik untuk mewujudkan itu.

"Presiden sudah mengatakan beliau mendukung untuk sesegera mungkin (Rancangan) Undang-Undang Perampasan Aset itu bisa diselesaikan," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas setelah agenda penandatanganan kerja sama dengan lebih dari 20 kementerian/lembaga, di Kantornya, Jakarta, Rabu (14/5).

"Tetapi di sisi lain saya selalu sampaikan bahwa nan namanya produk Undang-Undang itu adalah produk politik. Menteri Sekretaris Negara juga sudah menyampaikan bahwa Presiden dalam perihal ini sudah berkomunikasi dengan seluruh ketua umum-ketua umum partai politik," sambungnya.

Supratman menambahkan Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Perundang-undangan juga bakal perbincangan dengan parlemen.

"Nanti kita lihat apa nan menjadi keputusan kita dalam penyusunan Prolegnas (Program Legislasi Nasional) nan bakal datang. Apakah bakal tetap menjadi inisiatif pemerintah alias kemungkinan untuk lebih cepatnya ini bisa menjadi inisiatif DPR," tutur dia.

"Saya sudah minta kepada Direktur Jenderal Perundang-undangan nan bertanggung jawab mengurus Prolegnas untuk sesegera mungkin berkoordinasi dengan Badan Legislasi di parlemen," sambung Supratman.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan RUU Perampasan Aset bakal ditindaklanjuti setelah pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) rampung di Komisi III DPR.

Puan menyatakan pihaknya tidak mau tergesa-gesa, dan bakal meminta masukan dari seluruh unsur masyarakat nan terkait.

"Memang sesuai dengan mekanismenya kita bakal membahas KUHAP dulu. Namun, kita awalnya tidak bakal tergesa-gesa," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (7/5) lalu.

(ryn/isn)

[Gambas:Video CNN]