Menteri Budi Gandeng Dpr Awasi Operasional Kopdes Merah Putih

Jakarta, detikai.com --

Kementerian Koperasi (Kemenkop) memastikan bakal mengoptimalkan seluruh sumber daya dengan melibatkan 17 Kementerian/Lembaga (K/L) mengenai lainnya berbareng Pemda untuk mengawasi operasional program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih.

Kemenkop bahkan berencana melibatkan peran aktif dari DPR RI untuk terlibat langsung dalam pengawasan tersebut agar perjalanan upaya Kopdes/Kel Merah Putih betul-betul sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menegaskan peresmian program ini bakal dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Juli 2025 mendatang di Klaten, Jawa Tengah berbarengan dengan Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas).

Setelah peresmian tersebut fase nan krusial ialah operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih dimana dalam fase ini sangat memerlukan pengawasan dan kontrol.

"Program Kopdes/Kel Merah Putih ini adalah program perubahan, mengubah masyarakat agraris menjadi entrepreneurship nan tinggi jadi jangan menunggu rakyat siap. Oleh lantaran itu kita perlu support dan kerja sama dari Komisi VI DPR RI," ujar Budi saat rapat kerja dengan DPR RI Komisi VI, Rabu (9/7).

Budi juga menegaskan proses pengawasan telah melangkah sejak proses pembentukan melalui musyawarah desa unik (musdesus). Hal itu terbukti dari beberapa temuan kasus nan mengharuskan proses musdesus perlu diulang agar aspek transparansi dan pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih sesuai dengan tujuannya.

"Dengan ditemukannya masalah itu artinya ada kontrol dari masyarakat nan melangkah sejak proses musdesus. Tetapi jangan terus digeneralisir, selama program ini dikerjakan dengan serius saya percaya bisa berhasil," kata Budi lagi.

Menurut info statistik, hingga Rabu (9/7) sudah 80.560 desa dan kelurahan membentuk kopdes/kel Merah Putih melalui musdesus. Dari jumlah itu, lebih dari 77.000 telah mempunyai badan norma nan diterbitkan oleh Kementerian Hukum RI.

Meski telah melampaui target, Budi mengakui tetap terdapat banyak tantangan nan kudu dihadapi khususnya di wilayah-wilayah seperti Papua, Banten, dan Sulawesi Tengah. Sehingga Kemenkop berbareng dengan 17 K/L dan Pemda bakal konsentrasi untuk memastikan tantangan nan dihadapi dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam upaya menuntaskan masalah tersebut, Kemenkop berbareng K/L lainnya dan Satuan Tugas (Satgas) nan telah terbentuk bakal mengedepankan pola-pola pendekatan nan humanis.

Budi mengakui tantangan geografis dan sosial budaya nan berbeda menjadi halangan nan perlu mendapatkan perhatian khusus.

"Tekad untuk mewujudkan Kopdes/Kel Merah Putih ini memang kita kerjakan dengan separuh intuisi dan separuh kerja kerasnya, jika ditanya soal roadmapnya memang belum ada rujukannya lantaran belum ada satu negarapun nan melakukannya," ujar Budi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyatakan bahwa DPR bakal turut serta mengawal penyelenggaraan program Kopdes/Kel Merah Putih ini agar betul-betul berdampak.

Pihaknya tidak mau program Kopdes/ Kel Merah Putih tersebut hanya seremonial semata nan tidak memberikan akibat nyata bagi kehidupan masyarakat di desa. Menurutnya Komisi VI sepakat untuk terus memperkuat kegunaan pengawasan dalam penyelenggaraan program ini.

"Secara konsep ini sudah baik. Tapi kunci suksesnya adalah pengawasan sehingga jajarannya kudu diperkuat. Kami mau tahu seberapa siap koperasi ini menerima dan mengelola dana, dan gimana pelaksanaannya di lapangan," ujar Adisatrya.

Anggota Komisi VI DPR RI M. Nasim Khan mengingatkan agar pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya menjadi agenda administratif.

Sehingga, menurutnya, diperlukan perencanaan nan matang dan pengawasan serta pendampingan nan intensif agar koperasi betul-betul dapat menjadi Soko Guru Perekonomian masyarakat sebagai mandat Undang-Undang.

(rds)

[Gambas:Video CNN]