Mensos Gus Ipul Tegaskan Kemiskinan Bukan Soal Angka Tapi Tantangan Peradaban

detikai.com, Bandung Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa kemiskinan bukan sekadar soal nomor dan ekonomi, kemiskinan adalah tantangan peradaban 

“Kemiskinan bukan sekadar masalah nomor juga bukan sekadar ekonomi. Kemiskinan adalah tantangan peradaban. Mengatasi kemiskinan berfaedah menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi,” kata Gus Ipul saat menjadi pembicara Peningkatan Peran Kepala Desa dan Kepala Kelurahan se Jawa Barat di Bandung, Senin (28/4/2025).

Gus Ipul menyebut bahwa "Mengatasi kemiskinan berfaedah menyelamatkan masa depan bangsa, memperkuat fondasi keadilan sosial, dan menunaikan amanah konstitusi."

Lebih lanjut, Gus Ipul mengutip pasal 1 ayat (1), undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial nan menyatakan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan bisa mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan kegunaan sosialnya.

Berdasarkan info terbaru Badan Pusat Statistik, per-Maret 2025 tercatat nomor kemiskinan di Jawa Barat di nomor 7,08 persen.

"Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Di baliknya ada wajah anak-anak nan putus sekolah, ibu-ibu tanpa akses kesehatan, dan keluarga-keluarga nan hidup dalam keterbatasan," kata Gus Ipul.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, Kementerian Sosial mendorong dua pilar utama ialah melalui Sekolah Rakyat dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat bakal datang di tengah masyarakat miskin sebagai ruang pendidikan pengganti nan tak hanya mengajarkan pelajaran dasar, tetapi juga keahlian praktis, kepemimpinan sosial, dan jiwa kemandirian.

"Sekolah Rakyat adalah investasi jangka panjang. Sesungguhnya, kemiskinan tidak cukup dilawan dengan support sesaat, tetapi kudu diatasi melalui pendidikan nan membebaskan dan memberdayakan," ujarnya.

Tahun 2025 ini, pemerintah menargetkan pendirian 100 Sekolah Rakyat di beragam wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Gus Ipul juga menyoroti pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai instrumen vital dalam memastikan ketepatan sasaran program pengentasan kemiskinan.

DTSEN merupakan sistem pendataan sosial ekonomi pertama nan terintegrasi dan aktual dalam sejarah Indonesia, sesuai dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan DTSEN, kita dapat memandang siapa nan betul-betul miskin, di mana mereka berada, apa kebutuhannya, dan gimana perubahan kesejahteraannya dari waktu ke waktu," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Gus Ipul membujuk seluruh jejeran pemerintah daerah, kepala desa, kepala kelurahan, bumi usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk bersinergi memperkuat pendidikan family miskin melalui Sekolah Rakyat, mengoptimalkan penggunaan DTSEN, serta memastikan setiap rupiah anggaran sosial membawa perubahan nyata.

"Percepatan pengentasan kemiskinan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Indonesia nan adil, makmur, dan sejahtera dimulai dari desa, dari kampung, dari Sekolah Rakyat, dan dari info nan akurat," kata dia.

Sementara itu aktivitas ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto; Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Indonesia Kepala BKKBN Wihaji; Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi serta ratusan kepala desa dan lurah se-Jawa Barat.

(*)