Mensesneg Buka Kemungkinan Penghematan Anggaran Untuk Biayai Mbg

detikai.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan penghematan anggaran tahun 2025 nan diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian/lembaga dan kepala wilayah dialihkan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG).

Prasetyo menyampaikan bahwa program MBG memang telah melangkah selama beberapa minggu. Namun, kata dia, Prabowo menginginkan agar jumlah penerima faedah nan mendapat program tersebut dapat lebih banyak.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana nan saudara-saudara ketahui, ini Alhamdullilah MBG sudah berjalan. Namun, Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu bisa peneirma manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," jelas Prasetyo kepada wartawan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis 23 Januari 2025.

Dia mengakui perihal tersebut tentunya bakal menambah anggaran untuk program MBG. Sehingga, pemangkasan anggaran pemerintah salah satunya bakal dipergunakan untuk program makan bergizi gratis.

"Tentu ada akibat mungkin butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," katanya.

Prasetyo menyampaikan Prabowo meminta kementerian/lembaga efisien dalam menggunakan anggaran. Dia juga meminta jajarannya selektif dalam menyelenggarakan kegiatan.

"Saya pikir adalah sebagaimana Pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk mempunyai aktivitas nan produktif dan mempunyai akibat langsung. Jadi ya memang pada akhirnya bakal jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintah non kementerian, ketua kesekretariatan lembaga negara hingga kepala wilayah melakukan efisiensi shopping APBN dan APBD tahun 2025.

Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Inpres ini diteken Prabowo pada 22 Januari 2025.

"Melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja: kementerian/lembaga dalam APBN tahun anggaran 2025, APBD tahun anggaran 2025, dan transfer ke wilayah dalam APBN tahun anggaran 2025 berasas pada ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Instruksi Prabowo kepada jejeran menteri hingga kepala daerah, dikutip detikai.com dari salinan Inpres, Kamis (23/1/2025).

Prabowo memerintahkan agar efisiensi anggaran shopping negara tahub 2025 sebesar Rp306,6 triliun. Hal ini terdiri anggaran shopping kementerian/lembaga Rp256,1 triliun dan transfer ke wilayah sebesar Rp50,5 triliun.

Dalam diktum ketiga, Prabowo meminta menteri/pimpinan lembaga melakukan efisiensi shopping kementerian/lembaga sesuai besaran nan ditetapkan Menteri Keuangan.

Kemudian, mengidentifikasi rencana efisiensi meliputi shopping operasional dan non operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas shopping operasional perkantoran, shopping pemeliharaan, perjalanan dinas, support pemerintah, pembangunan infrastruktur, sertapengadaan peralatan dan mesin.

Selanjutnya, kementerian/pimpinan lembaga diminta melakukan identifikasi rencana efisiensi, tidak termasuk shopping pegawai dan shopping support sosial.

Tak hanya itu, Prabowo meminta pemerintah wilayah (pemda) memangkas anggaran untuk sejumlah kegiatan. Salah satunya, anggaran perjalanan dinas dipangkas hingga 50 persen.